9 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto berencana melonggarkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Menurutnya, aturan TKDN dapat membuat daya saing Indonesia kalah dengan negara lain.
Mantan penasihat presiden AS, Arthur B. Laffer menilai, wacana Presiden Prabowo tersebut adalah hal yang bagus. Pasalnya, untuk meningkatkan perdagangan, pemerintah perlu mengurangi banyak regulasi yang dapat menghambat.
"Biarkan Indonesia memproduksi barang-barang yang memang bisa diproduksi dengan baik dan menjualnya ke seluruh dunia, serta membeli barang-barang yang tidak bisa diproduksi dengan baik dan membelinya dari seluruh dunia," ujar Laffer dalam Program Manufacture Check CNBC Indonesia, dikutip Senin (15/6/2025).
Tak hanya itu, Laffer menilai pemerintah Indonesia harus menetapkan tarif perpajakan serendah mungkin. Dengan tarif yang rendah dan regulasi yang lebih ringan, aktivitas ekonomi dan pendapatan yang masuk dari produk-produk akan meningkat.
"Anda akan terkejut dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan pendapatan yang masuk dari produk dengan pajak lebih rendah dan regulasi yang lebih ringan," ujarnya.
Bahkan, jika pemerintah Indonesia dapat menjalankan kedua saran tersebut, Laffer menilai target pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029 dapat tercapai.
"Saya yakin pemerintah Indonesia dapat dengan mudah melebihi proyeksi pertumbuhannya dalam lima tahun mendatang jika mereka benar-benar mempertahankan tarif pajak yang rendah dan pendekatan regulasi yang lebih ringan," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto pernah mengungkapkan bahwa aturan TKDN dapat membuat daya saing Indonesia kalah dengan negara lain. Prabowo pun meminta kepada jajaran Kabinet Merah Putih agar kebijakan TKDN dibuat lebih fleksibel dan realistis.
"Tolong para menteri saya sudahlah realistis, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, masalah luas, pendidikan, iptek, sains, ini masalah nggak bisa dengan cara regulasi TKDN," tandas Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, dikutip Jumat (13/6/2025).
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sinyal Prabowo Ubah TKDN: Niatnya Nasionalisme Tapi Harus Realistis!
