4 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Jelang usia ke-498 pada 22 Juni mendatang, pembangunan di DKI Jakarta terus menggeliat. Tak banyak yang tahu, pajak daerah merupakan fondasi kehadiran beragam infrastruktur modern, transportasi publik yang terintegrasi, serta peningkatan layanan masyarakat.
Lebih dari kewajiban administratif warga negara, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI melalui kebijakan pajak yang tepat berupaya menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan.
"Pajak menjadi instrumen penting untuk membangun lingkungan ekonomi yang inklusif, menumbuhkan sektor-sektor strategis, serta mengurangi ketimpangan sosial," demikian pernyataan resmi Bapenda DKI, baru-baru ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam prosesnya, Bapenda DKI Jakarta menerapkan berbagai insentif pajak yang mendukung pertumbuhan usaha, kegiatan penelitian, serta penciptaan lapangan kerja baru. Insentif itu antara lain pembebasan atau pengurangan tarif pajak, yang kemudian menjadi strategi memperkuat ekonomi lokal dan menstimulasi inovasi di tengah masyarakat.
Pajak juga digunakan untuk membiayai sejumlah program strategis dan layanan publik di DKI. Pajak daerah yang dibayarkan warga akan langsung dikonversi ke berbagai sektor, termasuk transportasi umum terintegrasi seperti MRT Jakarta dan Transjakarta yang membantu mengurai kemacetan dan mempercepat mobilitas warga.
Lalu, pajak daerah DKI pun membantu Program KJP Plus dan KJMU yang memastikan akses pendidikan bagi siswa dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu; serta peningkatan layanan kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, serta infrastruktur publik lainnya.
Pajak daerah juga serta dalam pengelolaan lingkungan dan penanggulangan banjir, termasuk revitalisasi sungai dan pembangunan waduk. Program-program tersebut dirancang sebagai investasi jangka panjang demi Jakarta yang lebih tangguh dan ramah generasi mendatang.
Mayoritas Pajak Daerah di APBD 2025
Pada tahun anggaran 2025, Bapenda DKI Jakarta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp91,34 triliun. Dari total tersebut, Rp81,7 triliun berasal dari Pendapatan Daerah yang sebagian besar disumbang oleh penerimaan pajak daerah, sementara sisanya dari pembiayaan sebesar Rp9,6 triliun.
Data ini memperlihatkan pentingnya kontribusi warga Jakarta sebagai pembayar pajak. Setiap rupiah yang disetorkan memiliki peran besar dalam mewujudkan berbagai fasilitas dan pelayanan untuk digunakan bersama.
Di sisi lain, Bapenda DKI menyadari bahwa manfaat pajak hanya bisa dirasakan secara maksimal jika proses pengumpulan dan penyalurannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Untuk itu, Pemprov DKI menegaskan komitmen untuk menjaga kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi dan penggunaan anggaran yang bertanggung jawab.
"Pengelolaan yang efektif menjadi kunci agar setiap program pemerintah berjalan sesuai dengan sasaran dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," bunyi pernyataan Bapenda DKI.
Secara khusus, Bapenda DKI menjadikan ulang tahun Jakarta ke-498 sebagai momentum refleksi perubahan yang dibawa kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Tak hanya kontribusi, pajak daerah yang dibayarkan warga turut memperlihatkan kepedulian untuk berinvestasi atas Jakarta yang lebih baik.
(rea/rir)
