Mencekik Iran, AS Tercekik

(MI/Seno)

ESKALASI Iran-AS memanas kembali setelah AS mengubah strategi menghadapi Iran. Setelah menyadari militer bukanlah opsi untuk memaksa Iran maju ke meja perundingan, pada 19 Agustus Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan AS akan melakukan operasi tekanan ekonomi ekstrem untuk mengisolasi dan melumpuhkan ekonomi Iran (Economid D-Day).

Pada hari bersamaan, Emirat Arab (EA) melakukan embargo perdagangan dengan Iran. Kendati EA menyatakan itu ialah respons terhadap dua rudal yang ditembakkan dari Iran ke wilayah mereka, Teheran menolak klaim itu. Memang insiden itu agak aneh. Pertama, sejak Mei Iran tak lagi menjadikan EA sebagai target serangannya. Kedua, konflik bersenjata Iran-AS sedang mereda. Ketiga, tidak dijelaskan target rudal itu. Dus, bukan tidak mungkin tindakan EA merupakan bagian dari skenario Economic D-Day.

EA ialah akses keuangan Iran ke pasar global. Paling tidak, sepertiga bisnis Iran dilakukan melalui monarki yang dekat dengan Israel itu. Tindakan EA diharapkan diikuti negara lain, khususnya negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), terdiri dari Oman, Arab Saudi, EA, Bahrain, Qatar, dan Kuwait. Kendati diragukan anggota GCC lain akan mengikuti langkah EA, tak diragukan langkah EA semakin jauh memukul ekonomi Iran yang sudah terpuruk.

Namun, itu membahayakan eksistensi mereka. Bukan saatnya berkonflik dengan Iran pada saat ini. Apalagi, ketegangan hubungan EA-Saudi meruncing terkait dengan perang saudara di Yaman, keluarnya EA dari OPEC yang melemahkan posisi Saudi, dan keengganan EA bergabung dengan koalisi bentukan Saudi untuk menghadapi milisi Houthi di Laut Merah.

Pada 22 Agustus, dalam merespons Economic D-Day AS, Kepala Dewan Keamanan Tertinggi Iran Mohsen Rezaee mengeluarkan ultimatum. Negara mana pun yang membantu kebijakan AS akan menjadi sasaran retaliasi Iran melebihi apa yang mereka lakukan (unproportional). Ultimatum itu memperlihatkan kini Iran tak lagi menunggu diserang atau disanksi baru membalasnya, tapi bersiap melakukan serangan begitu terlihat ada potensi ancaman terhadapnya (pre-emptive strike).

Lepas dari kebijakan Iran mempertahankan diri itu, apakah isolasi ekonomi total atas Iran akan melahirkan regime change? Sangat kecil kemungkinannya mengingat sanksi AS dan Barat atas Iran telah berlangsung sejak Revolusi Iran 1979. Terlebih, Tiongkok dan Rusia, mitra politik, militer, dan ekonomi Iran, menolak tunduk. Tahun lalu, AS telah memberlakukan sanksi serupa berskala kecil, tetapi Presiden Tiongkok Xi Jinping menyeru entitas penyulingan minyak Tiongkok yang membeli minyak Iran untuk mengabaikan ancaman AS.

Kebijakan putus asa AS itu akan memperluas eskalasi di seluruh kawasan, bahkan bisa merambah ke luar Timteng. Sejak Riyadh mengebom bandar internasional di ibu kota Yaman, Sanaa, bulan lalu, guna menghalangi pengiriman senjata dari Iran ke Houthi, milisi pro-Iran itu ikut masuk ke medan laga dengan menyerang infrastruktur minyak Saudi dan memblokade Selat Bab el-Mandeb – jalur sempit yang menghubungankan Samudra Hindia dengan Laut Tengah melalui Laut Merah, bagi kapal kargo dan tanker Saudi yang bertolak dari Yanbu, kota di barat Saudi, untuk membawa minyak ke Asia melalui selat strategis yang memfasilitasi 15% perdagangan maritim dunia itu. Kendati kepentingan Saudi yang jadi sasaran, jumlah kapal yang melewati selat itu berkurang secara signifikan. Houthi menuntut Saudi mencabut blokade udara, laut, dan darat atas Yaman utara selama 12 tahun terakhir.

KONFLIK BERLARUT 

Andaikan Presiden AS Donald Trump patuh pada nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Trump, 17 Juni, konflik yang tidak perlu itu mungkin sudah berakhir pada 17 Agustus.

Namun, memang MoU yang menguntungkan Iran itu merupakan dokumen kapitulasi AS paling memalukan. Sebelum agresi AS-Israel terhadap Iran, 28 Februari, Selat Hormuz bebas dilalui kapal kargo dan tanker internasional. Kini Iran menutup selat yang dilewati kargo dan tanker internasional untuk mengangkut 20% kebutuhan energi dunia. Selat Hormuz kini menjadi kunci leverage Iran yang mencekik ekonomi AS. Blokade Selat Bab el-Mandeb meningkatkan krisis energi dan keuangan global.

Ketika Bessent mengumumkan Economic D-Day, harga minyak dunia kembali melejit, meningkatkan inflasi di AS, dan menggerus daya beli rakyat AS. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, utang AS melampaui US$40 triliun. Perang Iran memang tidak populer di AS. Banyak pihak melihatnya sebagai tindakan untuk kepentingan Israel semata. Dalam survei terakhir, tingkat kepuasan rakyat AS terhadap pemerintahan Trump hanya bertengger di angka 31%. Sesungguhnya tidak ada lagi kartu AS untuk menekan Iran.

Sebaliknya, Teheran mengultimatum AS untuk menerima syarat penghentian perang secara permanen, memberikan kompensasi atas kerusakan gigantik yang dipikul Iran akibat agresi AS-Israel, mencabut sanksi atas ekspor minyak Iran, dan mencairkan sekitar US$100 miliar dana Iran yang dibekukan AS sejak 1979, sebagai syarat dibukanya Selat Hormuz. Memang kalau syarat Iran itu diterima, AS dan Israel membayar kepada Iran terlalu mahal.

Setelah gagal dalam militer dan diplomasi, AS beralih ke perang ekonomi. Trump dan Bessent 'yakin' dengan mengisolasi Iran secara ekonomi, tujuan AS akan tercapai sebagaimana dilakukan atas Venezuela dan Kuba. Sayangnya, komparasi Iran dengan Venezuela atau Kuba tidak apple to apple. Secara geostrategis, geopolitik, budaya, ideologi, dan kapasitas militer, Iran bukan tandingan kedua negara itu.

Lagi pula, kepentingan Rusia dan Tiongkok bagi eksistensi rezim mullah melampaui kepentingan pragmatis. Karena itu, bila Washington menekan, Beijing dapat membalas lebih menyakitkan dengan menghentikan ekspor mineral tanah jarang ke AS. Rusia dengan Iran telah menandatangani 25 tahun kerja sama ekonomi. Beijing juga punya perjanjian pembelian minyak dan gas Iran selama 25 tahun.

Lagi pula, kejatuhan rezim Iran akan berdampak besar bagi kedua negara itu, baik secara geostrategis, geopolitik, maupun geoekonomi. Harus diakui, Iran menghadapi kesulitan ekonomi yang cukup serius. Namun, mayoritas rakyat Iran menganggap harga yang harus dibayar Iran sepadan dengan martabat dan kelangsungan hidup peradaban mereka.

Lagi pula, Iran tak akan pernah bisa terisolasi penuh. Pakistan, Turki, Afganistan, Tajikistan, Kazakstan, dan tetangga lainnya tak akan meninggalkan Iran. Ada koridor perdagangan Iran-Pakistan dan Iran-Tiongkok melalui darat, dan Iran-Asia Tengah. Dengan Rusia perdagangan masih bisa dilanjutkan melalui Laut Kaspia. Dengan kata lain, resiliensi Iran masih bisa dijaga meskipun dengan pengorbanan besar rakyat mereka.

Sebaliknya, ketika resiliensi AS terbatas, leverage-nya pun sangat kecil. Karena itu, Pakistan, Qatar, Turki, dan banyak pihak lain berusaha deeskalasi dengan menghidupkan kembali jalur diplomasi. Namun, situasi masih buntu. Iran tetap bertahan pada sikap mereka yang menuntut AS menyerah.

Munculnya Mohsen Rezaee, veteran perang Iran-Irak dan mantan Kepala IRGC, menunjukkan Iran siap perang panjang dengan AS. Juga untuk mengimplementasikan perubahan strategi militer Iran dari defensif ke ofensif. Pasalnya, Teheran telah kehilangan kepercayaan pada Trump yang berkali-kali mengkhianati komitmen yang dibuat dengan Iran. Salah satunya, MoU yang berbasis pada 20 poin yang dibuat Iran dan diterima Trump ternyata dilanggar.

Sesuai dengan MoU, pada tahap awal, konflik dihentikan, blokade AS atas pelabuhan Iran berakhir, dan Iran membuka Selat Hormuz untuk semua kapal tanpa dikenai fee atau toll selama 60 hari. Namun, kebebasan navigasi melintasi Selat Hormuz harus berkoordinasi dengan IRGC.

Namun, beberapa hari kemudian, IRGC menembak dua tanker yang melintasi Hormuz melalui perairan Oman atas dukungan AS. Teheran merasa dipermainkan. Pasal 5 dari MoU itu menyatakan Iran mengendalikan Hormuz dengan kerja sama dengan Oman, yang menguasai sisi selatan selat itu. Dua tanker tersebut melewati perairan Oman tanpa kerja sama dengan Iran. AS menyerang situs-situs militer dan infrastruktur sipil Iran di berbagai kota dan pulau mereka selama berhari-hari.

Tujuannya melemahkan leverage Iran di Hormuz, tapi gagal. Sebaliknya, IRGC membalas dengan menyerang aset militer AS di Bahrain, Kuwait, dan Yordania. AS terpaksa menghentikan serangan karena amunisi mereka anjlok secara signifikan. Itu melemahkan kapasitas militer AS di Asia-Pasifik menghadapi Tiongkok yang kian asertif di kawasan. Ditariknya kapal induk AS Abraham Lincoln dari Timteng untuk digantikan kapal induk George Washington yang ditarik dari Asia-Pasifik kian melemahkan AS. Dalam kondisi itu, leverage AS atas Tiongkok menipis.

MENUNDA KEKALAHAN

Kesulitan menghadapi Iran diperparah ketiadaan dukungan internasional. Upaya mengisolasi Iran secara total hanya bergigi bila didukung resolusi DK PBB. Hal itu tak mungkin didapat AS. Keengganan negara Arab memberikan dukungan terbuka kepada AS disebabkan, pertama, mereka tak punya cukup leverage untuk menekan Iran. Berperang dengan Iran di pihak agresor AS-Israel akan membahayakan rezim-rezim Arab dalam menghadapi publik mereka sendiri.

Kedua, berperang dengan Iran sama dengan tindakan bunuh diri. Ketiga, kredibilitas Trump di panggung global anjlok ke titik nadir akibat ketidakmampuannya melindungi GCC. Keempat, Trump tak mampu mengendalikan PM Israel Benjamin Netanyahu yang masih melanjutkan genosida dan ethnic cleansing di Gaza dan Tepi Barat.

Kendati Hamas telah memberikan konsesi demiliterisasi bertahap seiring dengan kemajuan penarikan militer Israel (IDF) dari Gaza yang disambut Trump sebagai peristiwa historis, itu justru ditentang Netanyahu. Dalam MoU yang disepakati dengan Iran, IDF harus mengakhiri perang dengan Hizbullah. Faktanya, Israel memperluas teritori pendudukan di Libanon. Ketidakmampuannya menekan Netanyahu, Trump mensponsori perundingan Israel-Libanon untuk membuat MoU dengan Iran tidak lagi relevan.

Kendati kesepakatan telah dicapai setelah beberapa putaran perundingan di Washington, yaitu militer Libanon mengambil alih wilayah yang ditinggalkan IDF, Israel menolak melaksanakannya. Penghancuran yang dilakukan Israel di Gaza, Tepi Barat, dan Libanon dikecam PBB dan negara-negara regional. Mesir mengultimatum Israel bahwa Kairo akan mundur dari kesepakatan perdamaian 1979 bila rencana deportasi warga Gaza dilakukan. Sementara itu, Yordania menyatakan akan mendeklarasikan perang bila warga Tepi Barat diusir ke Yordania. Tak kalah memprihatinkan ialah kebijakan ekspansi Israel ke Suriah untuk melemahkan pengaruh Turki di sana.

Hilangnya kredibilitas Trump menjaga keamanan kawasan terlihat dari dibentuknya Pakta Pertahanan oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan. Diperkirakan, Mesir akan ikut bergabung. Kebijakan Israel yang tak lagi mengindahkan hukum internasional dan semua konvensi PBB terkait dengan perang dan HAM berbasis pada ideologi rasial bahwa Palestina, muslim, dan Arab, merupakan kelompok inferior, subhuman, jahat, uncivilized, yang membahayakan eksistensi chosen people. Hal itu diajarkan di sekolah-sekolah yang di kemudian hari melahirkan orang-orang seperti Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Ideologi itu juga tertanam di benak mayoritas warga Israel.

Tak mengherankan semua politikus Israel mendukung tindakan Netanyahu menjelang pemilu Israel pada 27 Oktober. Mengherankan, kendati perilaku Israel semakin kuat mencekik AS, Trump tidak mampu mengendalikannya. Padahal, kelangsungan hidup Israel bergantung pada dukungan diplomatik dan militer AS. Memang lembaga-lembaga strategis AS dikendalikan lobi Yahudi, seperti AIPAC, yang dukungannya sangat berpengaruh dalam politik elektoral AS. Itulah yang menyandera Trump. Namun, kelumpuhannya dalam mengendalikan krisis-krisis yang diciptakannya justru mencelakakan AS dan komunitas global. Kebijakan baru terhadap Iran hanya memperlihatkan frustrasi Trump.