Menlu Saudi soal Israel Jegal Pertemuan Ramallah: Bukti Ekstremisme

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Israel melarang kunjungan delegasi negara-negara Arab ke Ramallah untuk bertemu Presiden Palestina Mahmud Abbas di Ramallah, Tepi Barat, akhir pekan ini.

Menteri luar negeri dari negara-negara Arab pun mengutuk keputusan Israel memblokir rencana kunjungan mereka ke Tepi Barat, Palestina, akhir pekan ini. 

Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al-Saud mengatakan penjegalan yang dilakukan Israel terhadap delegasi menlu negara-negara Arab itu merupakan sebuah 'bukti ekstremisme'.

Hal itu dikatakan dalam pernyataan bersama Menlu Yordania, Mesir, dan Bahrain yang disampaikan di Amman, Yordania.

"Penolakan Israel atas kunjungan komite ke Tepi Barat merupakan perwujudan dan penegasan ekstremisme dan penolakannya terhadap segala upaya serius untuk menempuh jalur damai. Hal ini memperkuat keinginan kami untuk menggandakan upaya diplomatik kami di dalam komunitas internasional guna menghadapi kesombongan ini," kata Pangeran Faisal seperti dikutip dari Reuters, Minggu (1/6).

Jika kunjungan tersebut terlaksana, kepala delegasi yakni Pangeran Faisal bin Farhan, akan menjadi menteri luar negeri Saudi pertama yang mengunjungi Tepi Barat.

Menlu Yordania Ayman Safadi mengatakan penjegalan yang dilakukan itu menjadi bukti lain penjegalan oleh Israel atas upaya-upaya perdamaian yang komprehensif.

Sebelumnya, Israel melarang kunjungan delegasi negara-negara Arab ke Ramallah untuk bertemu Presiden Palestina Mahmud Abbas. Negeri Zionis ini memang mengendalikan perbatasan dan ruang udara Palestina.

Seorang pejabat Israel menuding Abbas bermaksud menjadi tuan rumah pertemuan provokatif dengan menteri luar negeri dari negara-negara Arab di Ramallah untuk membahas pembentukan negara Palestina.

"Israel tidak akan bekerja sama dengan tindakan seperti itu, yang bertujuan untuk merugikan Israel dan keamanannya," katanya dikutip AFP. 

Pekan ini, Israel minggu mengumumkan pembangunan 22 permukiman Yahudi baru di Tepi Barat. Selama kunjungan ke salah satu lokasi permukiman baru, Menteri Pertahanan Israel Katz berjanji untuk membangun negara Yahudi Israel di wilayah Palestina.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai pembangunan rumah ini tindakan ilegal menurut hukum internasional

Lebih dari 53 ribu warga Palestina di Jalur Gaza tewas sejak Israel melancarkan agresi brutalnya pada Oktober 2023 lalu. Mayoritas yang terbunuh adalah warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak.

(reuters/kid)