Pakar UI Nilai Misi Stabilisasi Gaza Perlu Orang Lokal

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA --Rencana pengiriman Pasukan Stabilisasi ke Gaza kembali menjadi sorotan. Dewan Keamanan PBB membuka mandat bagi negara-negara untuk berkontribusi. Ketua Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, Broto Wardoyo, menegaskan bahwa Indonesia dapat berpartisipasi.

Dengan catatan, sepanjang mandat PBB jelas. Namun pemerintah harus memastikan misi ini dipahami secara tepat dan tidak disamakan dengan misi penjaga perdamaian (peacekeeping).

Dari sisi kemanusiaan, Broto menilai konsep dasar Pasukan Stabilisasi yang diikuti dengan proses rekonstruksi merupakan langkah positif. Namun keberhasilan misi ini hanya mungkin tercapai jika masyarakat Gaza dilibatkan secara nyata.

 “Kalau tidak dilakukan dengan hati-hati dan tidak melibatkan publik Gaza sendiri, tidak akan berhasil,” katanya. 

Ia menegaskan bahwa Gaza memiliki struktur sosial yang unik, dengan ikatan kesukuan dan kekeluargaan yang sangat kuat. Karena itu, siapapun yang akan terlibat dalam rekonstruksi harus memastikan ada mitra lokal yang kredibel dan diterima masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa wilayah Gaza tidak sepenuhnya didominasi satu kelompok. Karena itu, representasi dari berbagai kelompok, termasuk Hamas, tidak bisa dikesampingkan. 

 “Mereka bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Gaza. Jadi, mereka tetap harus di-engage. Harus tetap diajak bicara untuk tahu kontennya apa, maunya apa, dan seterusnya,” ujarnya.

Meski struktur lembaga-lembaga rekonstruksi seperti Pusat Koordinasi Sipil-Militer (CMCC) hingga stabilization post telah disiapkan dalam skema Dewan Keamanan, Broto menilai hal tersebut tidak cukup tanpa kehadiran pemimpin lokal. 

“Kalau tidak ada orang lokal yang juga terlibat di dalamnya, mewakili kelompok-kelompok yang ada di situ, ya akan sulit,” tegasnya.

Videografer | Muhyiddin

Video Editor | Fian Firatmaja