Pemerintah Hendak Terapkan Pajak Tinggi untuk Rumah Tapak, Ini Kata Pengamat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat properti Ali Tranghada menilai usulan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah untuk menerapkan pajak tinggi pada pembangunan rumah tapak hanya akan memberatkan masyarakat. Hal ini juga akan mengganggu iklim bisnis properti.

Ali menyatakan bahwa pajak tinggi justru akan menjadi biaya tinggi bagi pembeli, yang pada akhirnya akan memperberat bisnis properti secara keseluruhan.

“Di kota-kota luar negeri memang rumah memiliki pajak lebih tinggi daripada apartemen. Tapi di sana bergerak alami tidak tiba-tiba dinaikkan pajaknya,” kata Ali, yang juga CEO Indonesia Property Watch, dikutip Kamis (5/6/2025).

Daripada menaikkan pajak, ia menyarankan agar pemerintah memberikan insentif khusus untuk hunian vertikal atau rumah susun.

Ia menambahkan bahwa semakin rendah segmen hunian, seharusnya semakin banyak insentif yang diberikan. Menurutnya, ini merupakan peran pemerintah dalam menyediakan perumahan publik (public housing).

Menurutnya, kebijakan hunian saat ini sebaiknya dikaji ulang dengan baik dan mempertimbangkan dampak keseluruhannya.

“Kebijakan tambal sulam ini menjadi ajang coba-coba yang akan membingungkan dan mengganggu bisnis properti secara umum,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengusulkan agar pemerintah mengenakan pajak tinggi pada pembangunan rumah tapak atau landed house. Tujuannya adalah mendorong masyarakat beralih ke hunian vertikal seperti apartemen dan rumah susun.

“Seluruh dunia sekarang ini tidak ada lagi landed house di perkotaan dan kita harus hentikan landed house di perkotaan karena kita sudah tidak punya tanah,” ujar Fahri di Jakarta, Selasa (3/6).

Meski demikian, ia mengakui bahwa Indonesia belum memiliki kebiasaan atau tradisi tinggal di hunian vertikal, oleh karena itu, Kementerian PKP akan terus mengkampanyekan jenis hunian tersebut.

sumber : ANTARA