3 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa dinilai menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga iklim demokrasi di tengah maraknya aksi unjuk rasa. Keterbukaan pemerintah menerima aspirasi mahasiswa disebut dapat menjadi sarana untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.
Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan Ola Riantobi, menilai pemerintah menunjukkan kemauan untuk menerima masukan dari mahasiswa melalui pembukaan ruang dialog. Menurut dia, langkah tersebut perlu diapresiasi sebagai bagian dari praktik demokrasi.
"Demonstrasi itu bagus untuk negara demokrasi. Hal yang perlu diapresiasi kepada pemerintah adalah mau menerima dan membuka dialog dengan demonstran. Hal itu menunjukkan pemerintahan Pak Prabowo demokratis dan tidak anti kritik," kata Alwan.
Menurut Alwan, keterbukaan pemerintah juga terlihat ketika menerima berbagai masukan dari kalangan akademisi, ekonom, dan masyarakat dalam merespons pelemahan nilai tukar rupiah maupun penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Ia menilai kebijakan fiskal dan moneter yang ditempuh pemerintah diarahkan untuk menjawab penyebab utama pelemahan ekonomi.
"Perlu dipahami bahwa pelemahan rupiah dan IHSG turun karena berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi global, perang, kenaikan suku bunga dunia, ketidakpastian politik, atau perlambatan ekonomi domestik. Karena itu, respons pemerintah disesuaikan dengan penyebab utama penurunan tersebut," ujarnya.
Alwan juga menyinggung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi salah satu isu dalam aksi mahasiswa. Menurut dia, pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut untuk memperbaiki berbagai kendala di lapangan.
"Sedangkan MBG merupakan bentuk komitmen Pak Prabowo dalam menepati janji politik kampanyenya. Ketika ada kekurangan dalam implementasi MBG, pemerintah langsung melakukan mitigasi dan ruang perbaikan ke depan," katanya.
Karena itu, Alwan berharap ruang dialog yang telah dibuka pemerintah dapat dimanfaatkan seluruh pihak untuk menyampaikan aspirasi secara konstruktif. Ia menilai komitmen pemerintah memperbaiki berbagai kebijakan semestinya dapat menurunkan eskalasi aksi demonstrasi.
"Memang eskalasi demonstrasi mahasiswa juga perlu didalami, apakah tuntutannya memang berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam. Kita berharap tidak ada oknum yang menunggangi aksi mahasiswa yang ingin menggembosi pemerintah. Maka jika pemerintah sudah berkomitmen memperbaiki dan membuka ruang dialog, semestinya eskalasi massa aksi harus berkurang dan dihentikan," ujarnya.
