Pengusaha Penggilingan Wanti-Wanti Pasokan Beras Bakal Berkurang

6 hours ago 2

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso memperkirakan pasokan beras di pasar akan berkurang akibat penurunan suplai gabah di lapangan.

Kondisi ini berpotensi memengaruhi distribusi beras, terutama di masa produksi rendah. Ini juga diperparah dengan penutupan sejumlah penggilingan padi, yang sebagian besar bersifat sementara, namun tetap berdampak pada berkurangnya stok beras di pasaran.

"Oh iya, kemungkinan akan berdampak (pengaruh penutupan penggilingan padi terhadap distribusi beras)," ujar Sutarto kepada CNNIndonesia.com, Senin (11/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mungkin bahasanya bukan kelangkaan tapi akan berkurang suplainya. Terserah itu kan bahasa, kalau saya mengatakan ya suplai pasti berkurang," tuturnya.

Ia menjelaskan pada Agustus 2025 sebenarnya panen sudah meningkat. Namun, lambatnya antisipasi membuat harga gabah telanjur naik sejak Juni, yang diikuti kenaikan harga beras.

"Harga gabah (naik), kemudian harga beras juga cenderung naik kalau dibiarkan ya naik. Karena harga gabahnya naik, otomatis harga berasnya kan naik. Tapi itu kan cenderung melanggar kan? Artinya di atas HET kan? Kalau yang pakai kualitas, tapi terus akhirnya bisa saja under quality gitu, di bawah kualitas. Tapi harganya tetap naik. Di bawah kualitas itu ya nanti lama-lama kasihan masyarakatnya kan," ujarnya.

Sutarto menyebut berkurangnya stok dapat memicu kenaikan harga beras, terlebih pada periode pascapanen saat produksi menurun.

"Semua tahu kan, kalau bulan Mei itu panennya mulai turun, Juni apalagi, Juli sedikit naik, baru Agustus nanti surplusnya. Nah, pada saat di bawah itu, itulah yang harusnya pemerintah mengeluarkan stoknya. Jadi tidak bisa stok yang 4 juta (ton) itu didiemin," katanya.

Ia mengungkapkan, stok beras pemerintah tersebut baru disalurkan pada akhir Juli, yang dinilai sudah terlambat.

"Kalau (penyaluran) akhir Juli itu kan sudah terlambat, harga sudah terlanjur naik. Coba lihat data BPS, terjadi inflasi kan. Salah satunya penyebabnya beras. Karena harganya memang naik, data BPS juga menunjukkan seperti itu," ujar Sutarto.

Menurutnya, penyaluran beras pemerintah harus memenuhi prinsip tepat waktu, tepat tempat, tepat sasaran, tepat cara, dan tepat harga.

Waktu yang tepat, menurut Sutarto,  adalah ketika produksi rendah. Tempat sasaran dapat disesuaikan, misalnya operasi pasar di wilayah yang selalu minus pasokan, atau suplai ke daerah produsen pada saat stok menipis.

"Cara yang paling baik sebenarnya memang betul, langsung ke konsumen. Tapi langsung konsumen itu kadang-kadang lebih lambat. Sehingga harus dicari cara lain. Tapi tidak boleh cara itu menimbulkan adanya kecurangan-kecurangan. Kan itu aja kan, mekanismenya," jelasnya.

Ia menegaskan gabah yang dimaksud adalah gabah kering panen (GKP), yang harganya naik setelah pemerintah menyesuaikan harga untuk mengangkat kesejahteraan petani.

"Tetapi kan ini kan satu ekosistem. Ekosistem perberasan ini kan ekosistem. Dari petani kemudian ada middleman baru masuk ke penggilingan. Penggilingan ada distributor, ada sub-distributor, baru ritel. Nah ini kan satu ada perubahan, yang lain kan harusnya ada perubahan. Nah ini perubahannya di harga, ya pasti harga yang berubah. Misalnya perubahannya di suplai, suplai gabah turun, pasti suplai berasnya juga turun," ujarnya.

Sutarto menambahkan Perpadi telah melaporkan kondisi di lapangan kepada berbagai pihak, termasuk Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

"Kemudian pada saat-saat produksi rendah itu pemerintah harusnya melepas cadangannya, bukan menambah stok pengadaannya. Jadi dibalik kan. Jadi jangan pada saat suplai kurang tetap aja dia beli tapi pasarnya tidak disuplai gitu. Ini kan sederhana kan sebenarnya yang kita sampaikan," ujarnya.

Ia menilai pengusaha perlu mendapat ketenangan dan kenyamanan agar dapat bekerja optimal.

"Yang lebih penting sebenarnya berusaha ini kan harus tenang kan. Perlu ketenangan dan kenyamanan. Itu juga kita sampaikan," kata Sutarto.

Ombudsman RI sebelumnya menemukan 10 dari 23 penggilingan padi di Kecamatan Tempuran, Karawang, Jawa Barat, tutup karena persaingan dan ketakutan berjualan di tengah kondisi pasar beras saat ini.

Hasil sidak menunjukkan stok beras di penggilingan rata-rata hanya tersisa 5-10 persen dari kapasitas normal. Kondisi serupa terlihat di pasar tradisional dan ritel modern, di mana rak beras kosong diganti dengan air kemasan.

Ombudsman memprediksi kelangkaan beras akan berlanjut hingga awal tahun depan jika tidak ada langkah mitigasi cepat, mengingat harga gabah di tingkat petani saat ini berada di atas HET.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Read Entire Article
Perekonomian | Teknologi | Alam | Otomotif | Edukasi | Lifestyle |