Polisi Alihkan Lalu Lintas Sekitar DPR Imbas Demo Hari Tani

Jakarta, CNN Indonesia --

Polisi melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) di sekitar Gedung DPR/MPR untuk mengantisipasi kemacetan imbas aksi demo petani, Rabu (24/9).

"Untuk rekayasa lalin (lalu lintas) memang kita akan laksanakan, informasinya masyarakat yang akan melaksanakan aksi demo pada hari ini cukup banyak. Sehingga rekayasa lalin mungkin kita laksanakan di awali dari pagi hari ini," kata Kabag Binopsnal Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefados saat dihubungi.

Dalam rekayasa lalin ini, kata Robby, pihaknya akan mengalihkan kendaraan di sejumlah titik agar tidak terjebak kemacetan.

"Nanti bagi masyarakat yang ingin mengarah ke Slipi kemungkinan besar sudah kita alihkan ke arah melalui Benhil, jadi lewat Pejompongan," ujarnya.

"Masyarakat yang ingin ke arah Cengkareng bisa melalui Permata Hijau yaitu dari Gerbang Pemuda nanti ke Patal Senayan terus ambil arah ke Permata Hijau, lanjut nanti sampai ketemunya Jalan Panjang," sambung dia.

[Gambas:Twitter]

Sementara itu, melalui akun X @TMCPoldaMetro, polisi mengimbau masyarakat untuk menghindari ruas jalan sekitar Gedung DPR/MPR dan mencari rute alternatif.

"Diimbau kepada masyarakat khususnya pengguna jalan agar hindari seputaran GBK dan jalan Gatot Subroto arteri depan gedung DPR MPR dari arah Semanggi ke Slipi. Dikarenakan ada kegiatan penyampaian pendapat.
Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, Sobat Lantas!," demikian keterangan dalam unggahan itu.

Ribuan petani akan memperingati Hari Tani dengan menggelar aksi demonstrasi menuntut pemerintah menuntaskan 24 masalah struktural agraria dan sembilan langkah perbaikan pada Selasa hari ini.

Aksi ini digelar di sejumlah tempat di Indonesia. Sekitar 12 ribu petani akan berdemonstrasi ke Jakarta, dan 13 ribu petani lainnya akan berdemonstrasi di berbagai tempat.

"Melalui aksi ini, para petani akan menyampaikan sembilan tuntutan perbaikan atas 24 masalah struktural (krisis) agraria akibat 65 tahun UUPA 1960 dan agenda reforma agraria yang tidak dijalankan lintas rezim pemerintahan," kata Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika mengutip keterangannya, Minggu (21/9).

(dis/ugo)

[Gambas:Video CNN]