4 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan pihaknya tidak akan meminta tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, ia meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyalurkan dana bagi hasil (DBH) untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta sesuai aturan.
Pernyataan Pramono itu disampaikan langsung di depan Menkeu ketika melakukan pencanangan penataan integrasi Lapangan dengan Gedung AA Maramis, Kamis (10/7/2025). Dalam kesempatan itu, Pramono menyatakan tidak akan meminta tambahan anggaran, khususnya untuk proyek penataan tersebut.
"Nah, untung Gubernur DKI Jakarta nggak minta, Bu. Sudah, saya janji nggak akan minta apapun dari Ibu, tapi (dana) bagi hasilnya jangan pelit-pelit dong, Bu," kata dia, dikutip Republika, Jumat (11/7/2025).
Ia meminta, Kemenkeu mesti menyalurkan dana bagi hasil untuk Pemprov Jakarta sesuai aturan. Apabila hal itu sudah dilakukan, ia memastikan, Pemprov Jakarta tak akan kembali meminta tambahan anggaran kepada Kemenkeu.
"Dana bagi hasilnya dibagi sesuai. Udah, aturan saja, Bu, saya terima kasih. Enggak usah, saya nggak minta nambah sesen pun," ujar Pramono.
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani menyatakan, sumber pendapatan non-APBD yang diperoleh Pemprov Jakarta sudah lumayan banyak. Karena itu, ia menilai, penyaluran dana bagi hasil untuk Pemprov Jakarta tidak terlalu diperlukan.
"Jadi kayaknya DBH-nya nggak terlalu urgent lagi sih Pak. Kalau saya lihat tadi dapetnya cukup gede banget gitu," kata dia sambil berkelakar.
Meski begitu, ia memastikan Kemenkeu pasti akan penyaluran dana bagi hasil sesuai aturan. Namun, hal itu disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
"Kami kalau DBH pasti akan membayarkan, hanya memang kondisi keuangan negara kan bisa up and down. Jadi ikut aturan Pak Pram. Undang-undang, aturan, karena saya baru kemarin di DPD juga ditagih DBH banyak banget dari daerah-daerah lain," kata dia.
