2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) tidak akan mengurangi anggaran infrastruktur pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan ini disampaikan di Jakarta, Senin, untuk meluruskan polemik yang mengaitkan MBG dengan pembangunan infrastruktur pendidikan.
Menurut Misbakhun, setiap tahun alokasi anggaran pendidikan dalam APBN terus meningkat sesuai amanat konstitusi, yang mensyaratkan minimal 20 persen dari total belanja negara dialokasikan untuk pendidikan. Dengan meningkatnya volume APBN, nominal anggaran pendidikan pun ikut naik.
"Terlalu berlebihan dan tidak proporsional membenturkan strategi alokasi sebagian anggaran pendidikan untuk MBG dengan pembangunan infrastruktur pendidikan yang masih tertinggal di beberapa wilayah. Pemerintah tidak pernah mengurangi alokasi anggaran infrastruktur pendidikan, bahkan makin diperkuat dengan mulai dibangunnya sekolah rakyat di banyak daerah," tegasnya.
Tahun ini, program MBG mulai berjalan lancar di berbagai daerah yang telah mengaktifkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), dengan menyasar hampir 84 juta penerima manfaat, mayoritas anak-anak usia sekolah.
Pendekatan Lintas Sektor
Misbakhun menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan pendekatan kebijakan lintas sektor (cross cutting policy) dalam penganggaran. Artinya, pembagian fungsi anggaran dilakukan sesuai dengan penerima manfaat dan tujuan program.
"Strategi ini membagi fungsi anggaran sesuai dengan penerima manfaatnya, untuk memperkuat fungsi anggaran dalam kaitan follow the program, yaitu anggaran mengikuti fungsi dan peran programnya," terangnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa strategi alokasi ini merupakan kewenangan penuh pemerintah dalam mengoperasionalkan APBN. "Seharusnya strategi anggaran ini justru diberikan pujian sebagai strategi yang cerdas bukan malah dipermasalahkan dan di politisasi sebagai miss alokasi anggaran," tambahnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga menegaskan bahwa anggaran pendidikan pada 2026 telah disepakati bersama pemerintah dan DPR, termasuk peruntukannya. Seluruh program pendidikan strategis tetap berjalan, bahkan diperkuat, seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, akses pendidikan diperluas melalui sekolah rakyat bagi anak putus sekolah yang dilengkapi fasilitas tempat tinggal, makan bergizi, pendidikan, dan jaminan kesehatan. Selain itu, pada 2025, pemerintah pusat merencanakan renovasi sekitar 16.000 sekolah dengan anggaran Rp17 triliun.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
