5 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah keluarga, partai politik, dan kelompok masyarakat sipil di Balochistan, Pakistan, kembali menyuarakan kekhawatiran terkait pola dugaan penghilangan paksa, penahanan berkepanjangan, serta penyalahgunaan undang-undang anti-terorisme terhadap aktivis politik dan mahasiswa di wilayah tersebut.
Di kota Pasni, sebuah keluarga menggelar aksi protes di depan klub pers setempat pada Minggu (6/7), menyusul dugaan penghilangan paksa terhadap pemuda bernama Siraj Aslam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut keterangan keluarga, Siraj diambil paksa dari rumahnya pada malam tanggal 5 Juli dan hingga kini keberadaannya tidak diketahui. Para demonstran membawa poster dengan foto Siraj dan menyerukan pembebasan segera, atau jika ada dakwaan, agar segera dapat dihadirkan di pengadilan.
"Anak kami tidak bersalah. Ia tidak pernah terlibat dalam aktivitas ilegal apa pun," kata ayah Siraj, Muhammad Aslam.
"Ia diambil tanpa penjelasan, dan keluarga kami mengalami tekanan psikologis yang luar biasa," imbuhnya.
Dugaan penghilangan paksa
Para aktivis lokal dan pegiat hak asasi manusia (HAM) turut hadir dalam demonstrasi mengecam penghilangan paksa Siraj. Mereka menyampaikan keprihatinan atas apa yang mereka anggap sebagai krisis yang terus memburuk terkait penghilangan paksa di Balochistan.
Mereka mencatat bahwa persoalan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, meski berbagai seruan dari organisasi HAM nasional dan internasional telah disampaikan kepada pemerintah Pakistan.
Secara terpisah, Partai Demokratik Nasional Pakistan (NDP) mengeluarkan pernyataan yang mengutuk apa yang mereka sebut sebagai "penggunaan represif yang disengaja dan sistematis" terhadap suara-suara politik di Balochistan.
Dalam pernyataannya, partai itu menyoroti kasus hukum yang melibatkan Ghani Baloch, seorang tokoh NDP, yang diduga ditangkap aparat pada 25 Mei di Khuzdar dan kemudian dibawa ke lokasi yang tidak diketahui.
NDP menyatakan bahwa kepolisian Pakistan menolak untuk mendaftarkan laporan polisi (FIR) saat hilangnya Ghani Baloch terjadi. Meski pengadilan telah mengeluarkan instruksi, penyelidikan masih mandek. Dalam sidang ketiga pada Senin lalu, NDP menuduh pihak kepolisian menggunakan "taktik pengulur waktu" dan belum menyerahkan laporan dasar kasus tersebut.
"Ini bukan hanya soal satu orang," ujar juru bicara NDP.
"Ini mencerminkan kampanye yang lebih luas untuk membungkam kesadaran intelektual dan politik di Balochistan. Penghilangan paksa dan intimidasi hukum digunakan sebagai alat untuk membungkam perbedaan pendapat dan ekspresi demokratis," lanjut dia.
Persoalan sensitif di Pakistan
NDP juga mengecam perubahan pendekatan negara, dari penahanan preventif di bawah undang-undang ketertiban umum menjadi penggunaan tuduhan terorisme.
Merujuk pada kasus para pemimpin Komite Persatuan Baloch (BYC), yang sebelumnya ditahan di bawah Pasal 3 Undang-Undang Pemeliharaan Ketertiban Umum (3MPO), partai menyebut mereka kini kembali diproses melalui dakwaan terorisme tanpa bukti yang jelas.
"Langkah-langkah ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia mendasar, tetapi juga merusak proses hukum itu sendiri," tambah pernyataan NDP.
"Aktivitas politik yang damai disamakan dengan terorisme-konflasi yang merusak keadilan dan stabilitas sosial," sambungnya.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang Pakistan terkait tuduhan yang disampaikan sejumlah keluarga maupun NDP.
Isu penghilangan paksa dan penggunaan undang-undang kontra-terorisme terhadap aktivis di Balochistan tetap menjadi persoalan yang sangat sensitif dan diperdebatkan di Pakistan.
(dna)
