3 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai indikator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) selama ini belum mampu menerjemahkan secara tepat kondisi likuiditas sektor keuangan Indonesia sesuai kondisi sebenarnya di perbankan.
Menurutnya, indikator-indikator yang digunakan KSSK selama ini untuk menilai kondisi likuiditas, seperti rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) ataupun rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) terbukti keliru dalam menerjemahkan kekeringan likuiditas di Indonesia sejak 2020.
"Bacaan bahwa kondisi bank banyak duit sudah terjadi tiap tahun. Ketika mau krisis juga dibilang begitu, 2020 juga begitu, ketika krisis 2021 juga begitu," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
"Semuanya, bukan hanya OJK, Keuangan, BI, LPS, semua selalu bilang ample-ample, padahal kalau lihat datanya ke bank susah, tight," tegas Purbaya.
Ia mengatakan, setelah menjabat sebagai menteri keuangan per September 2025, telah melakukan pertemuan dengan pihak perbankan, bahkan sampai ke level daerah. Menurutnya, banyak bank-bank di daerah justru masih merasakan ketatnya likuiditas.
Maka, ketika Purbaya mengeluarkan kebijakan penempatan dana menganggur pemerintah di BI senilai Rp 200 triliun per 12 September 2025 ke lima bank milik negara, banyak bank daerah yang ikut meminta alokasi supaya mendapatkan penempatan dana demi menjaga likuditasnya untuk membiayai perekonomian di daerah.
"Mereka minta memang, bisa enggak ke kami, karena dari situ disalurkan ke bank-bank BPD yang lain seperti di Jawa Timur, dengan bunga murah yang mereka suka," tegas Purbaya.
Oleh sebab itu, ia merasa pentingnya KSSK ke depan membuat indikator baru dalam melihat secara lebih detail dan riil kondisi likuditas di perekonomian sesuai kenyataan di lapangan. Namun, Purbaya mengaku hingga kini belum ada yang bisa merealisasikan pembentukan indikator baru tersebut.
"Harus ada rumusan baru, termasuk di Keuangan (Kemenkeu), tadi saya ke tempat risetnya kayaknya masih harus belajar lebih banyak lagi, dan saya sudah pernah ajukan itu juga di rapat KSSK, beberapa kali rapat, sebelum saya jadi menkeu ya," tegas Purbaya.
"Dan di internal saya sudah mereka minta belajar lebih dalam untuk melihat alat-alat yang bisa melihat kondisi pasar finansial dengan benar dan inadvance, jadi semaca early warning systemnya di sistem finansial," ungkapnya.
Purbaya mengklaim, dirinya sebetulnya memiliki indikator tersendiri untuk melihat kondisi likuiditas secara riil. Namun, ia menegaskan, sistem itu digunakan hanya untuk memastikan dirinya tepat dalam mengambil kebijakan.
"Kita enggak punya kayaknya di sini (KSSK). Kalau saya punya itu buat saya sendiri dong, nanti dia enggak bayar haha" ujar Purbaya.
(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Purbaya Gandeng BI, Janji Tak Lagi Cekik Perbankan
