1 day ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperketat penggunaan biaya rapat sampai uang saku pejabat dan PNS di 2026 demi efisiensi anggaran.
Pengetatan ini ia tuangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026. PMK disusun berlandaskan efisiensi.
"Standar biaya yang kita lakukan untuk 2026 itu juga sejalan dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah akhir-akhir ini," ucap Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Lisbon Sirait dalam Media Briefing di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (2/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lisbon menyebut ada beberapa perubahan besar dalam SBM tahun depan terkait biaya rapat. Setidaknya ada 4 poin yang diulas anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu.
Pertama, penghapusan satuan biaya komunikasi. Lisbon menyebut pertimbangannya adalah status pandemi covid-19 yang sudah berakhir sehingga tak lagi relevan.
Kedua, penghapusan pemberian uang harian alias uang saku untuk rapat fullday. Ini adalah rapat atau pertemuan yang diselenggarakan paling singkat 8 jam, tapi tidak menginap.
"Di 2025 biaya rapat khususnya uang saku itu kita sudah hapus untuk yang halfday, untuk setengah hari. Dan di 2026 yang fullday pun kita hapus uang sakunya. Jadi, yang ada uang saku sebesar Rp130 ribu per orang per hari itu hanya untuk rapat yang harus menginap atau yang fullboard," tuturnya.
"Ini sejalan dengan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk belanja barang, rapat-rapat ini masuk kategori belanja barang," tegas Lisbon.
Ketiga, penurunan honorarium bagi pengelola keuangan sebesar Rp300 miliar atau 38 persen dibandingkan 2025. Pejabat terdampak adalah mereka yang mengelola keuangan di masing-masing kementerian/lembaga (K/L).
Sedangkan yang keempat adalah pemberian uang harian untuk mahasiswa magang di K/L. Besaran yang dianggarkan adalah Rp57 ribu per hari.
"Kita sih harapannya kementerian/lembaga nanti akan mengalokasikannya sehingga ini (uang saku mahasiswa magang) bisa diberikan. Tapi kalau pertanyaannya wajib apa enggak, ya tentunya tergantung pada ketersediaan anggaran," jelasnya.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak menampik aturan yang memperketat rapat ini akan berdampak terhadap sektor perhotelan. Lisbon menegaskan SBM yang ditetapkan untuk rapat atau biaya menginap sudah disesuaikan dengan harga rata-rata hotel di masing-masing daerah, tidak terlalu rendah atau ketinggian.
"Memang kegiatan-kegiatan pemerintah yang di hotel itu otomatis berkurang, tetapi sebenarnya pemerintah juga melaksanakan tugas-tugasnya itu tidak melulu harus di luar kantor. Bisa melalui rapat online, Zoom Meeting, tentunya tanpa harus mengorbankan output," bebernya.
"Apakah ini akan berdampak terhadap kegiatan ekonomi? Tergantung tentunya berapa besar alokasi anggarannya. Karena pemerintah saat ini melakukan efisiensi terhadap aktivitas itu, memang punya dampak terhadap perhotelan atau kegiatan-kegiatan lain yang terkait," imbuh Lisbon.
Anak buah Sri Mulyani itu berdalih pemerintah punya kebijakan untuk mengurangi dampak negatif terhadap sektor perhotelan. Ia menyinggung ada insentif ekonomi lain yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto, tapi tak merincinya.
(skt/sfr)
