1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Fithra Faisal, menyampaikan kelompok pekerja lepas tanpa kontrak, seperti pengemudi ojek daring, akan menjadi salah satu penerima manfaat utama dari paket stimulus ekonomi 2025.
Fithra menjelaskan, paket stimulus tersebut terdiri atas delapan program akselerasi, empat program lanjutan, dan lima program penyerapan tenaga kerja. “Insentif dari stimulus ekonomi ini juga melindungi pekerja informal. Mereka mendapat perhatian khusus dari pemerintah,” ujarnya di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Salah satu program akselerasi yakni bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja transportasi daring (ojol), ojek pangkalan, sopir, kurir, hingga pekerja logistik. Diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga 50 persen tersebut berlaku selama enam bulan dengan target penerima 731.361 orang.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program perbaikan kualitas permukiman bagi pekerja lepas atau gig worker di sejumlah daerah percontohan, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Batam. “Untuk gig economy yang mayoritas berada di sektor informal, mereka diprioritaskan untuk mendapatkan perumahan yang layak,” kata Fithra.
Menurutnya, stimulus ekonomi kali ini bersifat komprehensif. Tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga membuka lapangan kerja baru melalui program magang, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih.
“Jadi ini full coverage. Dari sisi kesejahteraan masyarakat tersedia, dari sisi demand juga konkret dengan adanya subsidi pangan dan subsidi pajak yang ditanggung pemerintah. Semua aspek diperhatikan sebagai jawaban atas concern masyarakat,” ujarnya.
Paket stimulus tersebut turut ditopang kebijakan keuangan berupa pemindahan dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke enam bank nasional. “Langkah ini memperbaiki likuiditas sekaligus menciptakan channeling ke sektor riil. Percuma kalau kita membanjiri likuiditas, tetapi sektor riil belum bergeliat. Karena itu, pemerintah melakukan akselerasi ini untuk membuka ruang-ruang ekonomi,” kata Fithra.
sumber : Antara
