3 hours ago
3
Bandung Barat, CNN Indonesia --
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong kolaborasi dalam pengelolaan dan pengawasan Makan Bergizi Gratis (MBG) diatur dalam peraturan presiden.
Menurutnya pengelolaan dan pengawasan MBG tak bisa hanya dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) saja, melainkan butuh kolaborasi berbagai pihak yang diatur dalam bakal perpres tersebut. Ia pun mengaku bakal mendorong payung hukum yang lebih kuat itu lewat Peraturan Presiden (Perpres) kolaboratif.
"Nanti kita akan usulkan perpres kolaboratif. Jadi tidak hanya BGN, tapi juga Kemenkes, BPOM, dan pemda. Supaya pengawasan lebih optimal dan kejadian seperti ini tidak terulang," kata Cucun saat meninjau langsung ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kampung Cipari, Desa Cijambu, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat Kamis (25/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Peninjauan itu, dilakukan usai terjadinya keracunan massal di Kecamatan Cipongkor, beberapa hari terakhir. Jumlah korban keracunan menu MBG di wilayah Bandung Barat itu pekan ini--per Kamis kemarin--mencapai 1.333 orang.
Dalam kunjungan tersebut, Cucun didampingi Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail tiba sekitar pukul 17.28 WIB. Keduanya langsung mengecek dapur produksi menu MBG yang disebut-sebut jadi sumber awal keracunan massal di Kecamatan Cipongkor.
Dalam sidak itu, Cucun mengungkap jika MBG diperlukan pengawasan yang ketat. Pengawasan tak cukup hanya dipegang Badan Gizi Nasional (BGN). Ia ingin kementerian terkait, dan juga BPOM hingga pemerintah daerah ikut dilibatkan.
Menurutnya, kejadian keracunan massal termasuk di Bandung Barat ini bukan menjadi alasan untuk menghentikan program yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto itu.
Dia mengatakan maraknya kasus keracunan dan kasus-kasus lain terkait MBG yang dilaksanakan sejak awal Januari lalu harus menjadi momentum evaluasi.
"Ini program yang luar biasa dari Pak Prabowo, dengan beliau ingin melihat anak-anak Indonesia tersenyum, gizinya tidak kurang. Tolong jangan dirusak oleh orang pengen ambil untung, orang yang pengen ada lebihnya," kata Cucun.
Setelah mengunjungi dapur SPPG tersebut, ia pun bersama rombongan mendatangi Posko Kecamatan Cipongkor untuk melihat kondisi para pasien keracunan MBG yang masih menjalani perawatan. Ia juga menyempatkan berdiskusi dengan para pengelola dapur SPPG di Kecamatan Cipongkor.
"Kita ketemu dengan para mitra pemilik dapur di Cipongkor, juga koordinator kecamatan dan regional Bandung Barat yang membawahi semua SPPG. Saya ingatkan, dapur-dapur ini masaknya dalam satu waktu, jadi kalau ada masalah, semua kena. Anak PAUD, SD, SMP, bahkan ibu menyusui terdampak. Ini harus dijaga," ujar Cucun.
Ia pun menyoroti pentingnya pendampingan ahli gizi, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan menyusui. Menurutnya, pengawasan dalam pengelolaan pangan tidak boleh hanya sebatas pada operasional dapur, melainkan juga mencakup rantai pasok bahan makanan.
"Siapa yang beli daging, ikan, sayur, semua harus jelas. Kepala dapur SPPG juga harus tahu. Jadi tidak cukup hanya punya dapur, tapi juga wajib mengawasi supply chain. Kalau ada sinergi lintas sektor, pasti pengawasan akan lebih ketat," tegasnya.
Di lokasi terpisah, Wakil Ketua Komisi IX DPR drg Putih Sari juga mendorong mendorong koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk mengelola dan mengawasi MBG.
"Dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, maupun juga BGN dan Kementerian Kesehatan, terkait dengan kelayakan ataupun kompetensi dari para penjamu makanan yang memang ada di dapur SPPG-SPPG yang menjalankan program MBG ini," kata Putih Sari di sela kunjungannya di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (24/9).
Menurut Sari, petugas di SPPG tersebut harusnya orang-orang yang memang bersertifikasi, sehingga dapat bekerja dengan baik dan mencegah terjadinya kasus-kasus yang terjadi saat ini.
"Ini yang saya kira perlu disinkronkan, tapi saya lihat kalau memang perlu dilatih dan perlu adanya sertifikasi, kita bisa manfaatkan balai-balai besar yang memang sudah ada di berbagai daerah," ujarnya.
Sari menuturkan komisi IX segera melakukan evaluasi terkait maraknya kasus keracunan terhadap siswa usai menyantap makanan dari program MBG yang terjadi beberapa daerah.
Anggota lain Komisi IX DPR lain, Ashabul Kahfi mengatakan evaluasi yang kan dilakukan, khususnya terhadap dapur-dapur SPPG yang bermasalah.
"Evaluasi ya, khususnya dapur-dapur SPPG yang memang masalah. Tapi bukan berarti menghentikan, kita tetap membiarkan yang berjalan. Tapi seolah-olah ada tanggapan untuk memberhentikan itu," kata Ashabul Kahfi.
Sementara Kepala BGN, Dadan Hindayana yang berada di Palu, Sulawesi Tengah, menanggapi kasus dugaan keracunan di Kabupaten Banggai Kepulauan bahwa kejadian itu murni persoalan pergantian pemasok dan telah diperbaiki saat ini.
"Operasional dihentikan sementara untuk memastikan kualitas kembali sesuai standar," kata Dadan.
Sejak dilaksanakan mulai awal Januari lalu, program MBG terus mendapatkan sorotan karena temuan kasus dari mulai menu yang diduga gizinya tak sesuai, temuan hewan, busuk atau basi, hingga kasus keracunan yang terjadi beberapa waktu terakhir.
Semua permasalahan itu pun mendorong pemerintah agar menyetop dan mengevaluasi MBG.
(csr/mir/kid)
