4 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, ACEH TAMIANG – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, hari ini (Jumat) meninjau secara langsung penanganan korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan penanganan pascabencana berjalan optimal sesuai arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yaitu cepat, tepat, dan berpihak pada rakyat, khususnya kelompok rentan.
Dalam rangkaian kunjungan kerja, Wakil Presiden mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang dan Posko Pengungsian korban di Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru. Di posko pengungsian, Wapres Gibran menegaskan komitmen Pemerintah untuk memenuhi segala kebutuhan dasar para pengungsi dan mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara).
“Kami berkomitmen agar seluruh warga terdampak segera memiliki tempat tinggal yang aman dan layak. Pembangunan huntara akan dipercepat,” tegas Wakil Presiden di hadapan para pengungsi yang telah tinggal di posko selama lebih dari dua bulan.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 26 Januari 2026, bencana ini telah mengakibatkan 101 orang meninggal dunia, 18 luka-luka, dan berdampak pada hampir 292 ribu jiwa. Sebanyak 216 gampong di 12 kecamatan terdampak, dengan lebih dari 6.000 warga masih mengungsi di 58 titik pengungsian.
Untuk meringankan beban pengungsi, Wakil Presiden didampingi oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, serta perwakilan 100 Musisi dan Pekerja Seni Heal Sumatra, menyerahkan bantuan paket sembako dan mainan bagi anak-anak. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan dukungan psikososial bagi anak-anak korban bencana.
“Harapan kami, huntara bisa segera didapat sebelum bulan Ramadan,” ucap Sri Utami (38), salah seorang pengungsi asal Desa Bundar yang rumahnya hancur diterjang banjir.
Turut mendampingi Wakil Presiden dalam peninjauan ini antara lain Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, Kepala BNPB Suharyanto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifky Harsya, serta Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA.
