REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa sinergi antara Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih dan Serikat Petani Indonesia yang telah memiliki koperasi-koperasi petani akan menjadi fondasi bagi sistem ekonomi pangan yang mandiri dan berdaulat. Hal ini disampaikan Ferry saat Kongres V Serikat Petani Indonesia di Jambi, Selasa (22/7/2025).
"Jadi, Kopdes/Kel Merah Putih bukanlah pengganti koperasi petani, tetapi justru sebagai penguat ekosistem usahanya," ujar Ferry.
Dalam hal ini, lanjut Wamenkop yang juga menjabat sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih, Serikat Petani dapat membentuk koperasi sebagai upaya mendorong hilirisasi. Tujuannya agar petani tidak hanya menjual hasil panen, tetapi juga mampu mengelola, mengolah, dan mendistribusikannya secara kolektif.
"Peluncuran resmi Kopdes/Kel Merah Putih oleh Presiden RI di Klaten bukan hanya menandai dimulainya sebuah program, tetapi merupakan titik balik tonggak kebangkitan kedaulatan desa," ucap Ferry.
Bagi Wamenkop, Kongres Serikat Petani Indonesia kali ini bukan sekadar forum organisasi, tetapi menjadi tonggak penting konsolidasi gerakan rakyat untuk merebut kembali ruang hidup, mewujudkan distribusi tanah yang adil, serta membangun sistem pangan yang berdaulat.
"Inilah saatnya membangkitkan kembali ekonomi kerakyatan yang berpijak pada kekuatan desa dan koperasi," lanjutnya.
Wamenkop juga mengakui bahwa ketimpangan agraria dan pangan masih nyata hingga kini, di mana banyak petani belum memiliki lahan secara adil, sedangkan harga dan distribusi dikendalikan segelintir pihak. "Ironisnya, desa sebagai produsen utama belum berdaulat atas hasilnya sendiri," kata Ferry.
Karena itu, menurutnya, di tengah era ketika desa kerap hanya menjadi objek pembangunan, Kopdes/Kel Merah Putih hadir untuk mengembalikan kontrol ekonomi ke tangan masyarakat desa itu sendiri. "Maka, Kopdes/Kel kita dorong untuk tidak hanya menjadi wadah usaha, melainkan alat transformasi rantai nilai," tegas Wamenkop.
Melalui Kopdes/Kel Merah Putih, distribusi pupuk subsidi dapat dipotong dari mata rantai yang panjang dan menyulitkan petani. Dengan rantai yang lebih pendek dan terkontrol, harga pupuk bisa lebih murah, biaya produksi turun, dan petani mendapatkan margin yang lebih besar. "Inilah bentuk nyata kedaulatan ekonomi petani," ujarnya.
Bahkan, Kopdes/Kel Merah Putih juga bisa bermitra dengan unit penggilingan padi di tingkat desa agar petani tak lagi bergantung pada tengkulak. "Inilah agenda besar kita, yaitu mengembalikan nilai tambah ke tangan produsen, yakni petani," kata Ferry.
sumber : Antara