Jakarta, CNBC Indonesia - Langkah pemerintah untuk membangun ekonomi perdesaan melalui pembentukan koperasi desa kini tengah terhambat akibat permasalahan tak tepatnya data-data desa.
Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang juga merupakan Koordinator Ketua Pelaksana harian Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
"Sayangnya ada masalah di republik ini soal minimnya ketersediaan data desa yang presisi atau akurat di desa-desa," kata Ferry dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, dikutip Rabu (16/7/2025).
Untuk hal sederhana saja, terkait data rumah tangga yang membutuhkan gas LPG bersubsidi 3 kilogram, pemerintah kata dia sulit memperolehnya. Demikian juga data petani dan lahan pertanian untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi melalui Kopdes Merah Putih.
"Dan banyak hal yang sebenarnya kita butuhkan tentang data desa yang akurat dan presisi itu supaya nanti dalam rangka operasionalisasi kopdes itu akan bisa berjalan lebih efektif," ungkap Ferry.
Oleh sebab itu, melalui program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, sebetulnya pemerintah tengah berusaha memperbaiki data-data perdesaan yang bermasalah selama ini. Pembenahan data desa ini, ia sebut akan beri efek besar ke perekonomian.
"Kalau sekarang ini pseudo data, datanya semu, karena validitasnya jadi kurang akurat, datanya bersifat semu. Data yang sifatnya semu pasti akan hasilkan keputusan semu," ujarnya.
"Sehingga kami ingin kalau ada kesempatannya kami ingin sampaikan ke presiden sepertinya perlu ada keputusan politik negara tentang pentingnya pembangunan berbasis data di pedesaan lebih akurat," papar Ferry.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article
Libas Tengkulak, Pemerintah Percepat Pembentukan Koperasi Desa