2 weeks ago
4
Daftar kepala daerah terjaring OTT KPK.(Dok. Antara)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat tren operasi tangkap tangan (OTT) yang cukup masif sepanjang tahun 2026. Hingga 29 Juli 2026, lembaga antirasuah ini telah menggelar 18 kali OTT, di mana 12 di antaranya menjerat kepala daerah, termasuk kasus terbaru yang melibatkan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.
Data menunjukkan bahwa dari 12 kepala daerah tersebut, 11 di antaranya adalah bupati dan satu orang wali kota. Sebelum kasus Pemalang mencuat, KPK telah melakukan 17 operasi yang terdiri dari 11 kasus kepala daerah dan enam kasus non-kepala daerah.
Hal ini menempatkan kasus Pemalang sebagai OTT ke-18 secara keseluruhan sepanjang tahun berjalan.
Berikut adalah daftar 11 kepala daerah yang terjaring OTT KPK sebelum Bupati Pemalang:
| Maidi (Wali Kota Madiun) | 20 Januari | Pemerasan dana CSR, fee proyek, dan gratifikasi. BB: Rp550 juta. |
| Sudewo (Bupati Pati) | 20 Januari | Jual beli jabatan perangkat desa. BB: Rp2,6 miliar. |
| Fadia Arafiq (Bupati Pekalongan) | 4 Maret | Benturan kepentingan pengadaan jasa outsourcing perusahaan keluarga. |
| M. Fikri Thobari (Bupati Rejang Lebong) | 11 Maret | Suap "ijon" proyek fisik (fee 10-15%). BB: Rp980 juta. |
| Syamsul Auliya Rachman (Bupati Cilacap) | 14 Maret | Pemerasan OPD dengan dalih setoran THR eksternal. BB: Rp610 juta. |
| Gatut Sunu Wibowo (Bupati Tulungagung) | 11 April | Pemerasan kepala OPD. Dugaan permintaan mencapai Rp5 miliar. |
| Edison (Bupati Muara Enim) | 9 Juni | Fee pengadaan barang dan jasa. BB: Rp1,9 miliar. |
| Suhardiman Amby (Bupati Kuansing) | 1 Juli | Suap jabatan Sekda. BB: Mobil mewah senilai Rp2,05 miliar. |
| Syah Afandin (Bupati Langkat) | 3 Juli | Fee proyek Disdik dan Disperkim. Dugaan gratifikasi Rp3,5 miliar. |
| Etik Suryani (Bupati Sukoharjo) | 11 Juli | Potongan insentif pajak dan setoran rutin OPD. BB: Rp21,2 miliar. |
| Lalu Ahmad Zaini (Bupati Lombok Barat) | 21 Juli | Suap proyek dan gratifikasi. Dugaan aliran dana Rp10,8 miliar. |
Berdasarkan rangkaian kasus tersebut, terdapat pola korupsi yang berulang. Modus paling dominan adalah pengondisian fee proyek, jual-beli jabatan (seperti kasus di Pati dan Kuansing), serta pemerasan berupa setoran rutin dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada kepala daerah.
Secara geografis, Jawa Tengah menjadi wilayah dengan konsentrasi kasus terbanyak. Tercatat ada lima kepala daerah di Jawa Tengah yang terjaring OTT hingga Juli 2026, yakni dari Pati, Pekalongan, Cilacap, Sukoharjo, dan terakhir Pemalang. (Ant/Z-10)
