2 weeks ago
3
Mendagri Tito Karnavian.(Dok. Antara)
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah melaporkan maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah kepada Presiden Prabowo Subianto. Tito menegaskan bahwa Presiden memberikan dukungan penuh terhadap penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi di seluruh tingkatan pemerintahan.
"Saya sudah laporkan. Beliau sudah menyampaikan juga berkali-kali, jangan sampai terjadi korupsi termasuk juga oleh kepala daerah. Kalau untuk penanganan korupsi beliau selalu mendukung ya," ujar Tito di Jakarta, Kamis (30/7).
Tito menilai, kerentanan kepala daerah terjerat kasus hukum sering kali disebabkan oleh latar belakang profesi yang beragam, seperti pengusaha hingga artis. Hal ini membuat sebagian dari mereka kurang memahami tata kelola birokrasi yang teknis, sehingga berisiko melakukan kesalahan atau dimanfaatkan oleh oknum bawahan.
Sebagai langkah antisipasi, Kemendagri tengah menyiapkan skema penguatan kapasitas birokrasi bagi kepala daerah. Tito mengungkapkan pihaknya akan bekerja sama dengan KPK untuk melakukan kunjungan ke 10 titik daerah mulai minggu depan guna memberikan pembekalan teknis secara intensif.
Berdasarkan data sepanjang tahun 2026, KPK telah menjaring 12 kepala daerah dalam operasi senyap. Kasus terbaru melibatkan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, yang ditangkap pada 29 Juli 2026 terkait dugaan jual beli jabatan dan proyek.
Daftar Kepala Daerah Terjaring OTT KPK 2026:
- Maidi (Wali Kota Madiun) - 19 Januari
- Sudewo (Bupati Pati) - Januari
- Fadia Arafiq (Bupati Pekalongan) - 3 Maret
- Muhammad Fikri Thobari (Bupati Rejang Lebong)
- Syamsul Auliya Rachman (Bupati Cilacap) - 13 Maret
- Gatut Sunu Wibowo (Bupati Tulungagung)
- Edison (Bupati Muara Enim)
- Suhardiman Amby (Bupati Kuantan Singingi)
- Syah Afandin (Bupati Langkat)
- Etik Suryani (Bupati Sukoharjo)
- Lalu Ahmad Zaini (Bupati Lombok Barat)
- Anom Widiyantoro (Bupati Pemalang) - 29 Juli
Mendagri berharap melalui pendampingan teknis bersama pimpinan KPK di daerah-daerah tersebut, penyimpangan anggaran dan wewenang oleh kepala daerah dapat diminimalisasi di masa mendatang. (Ant/Z-10)
