Aliansi Masyarakat Lintas Elemen Deklarasikan Dukungan dan Pengawasan Program Strategis Pemerintah

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Ratusan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat di Jawa Tengah mendeklarasikan pembentukan Aliansi Masyarakat Pengawal Program Prabowo (AMPERA) di Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu (22/8/2026) malam.

Inisiatif yang dihimpun oleh mahasiswa, buruh, petani, peternak, hingga pelaku UMKM dari Purworejo, Magelang, Wonosobo, dan Temanggung ini dibentuk sebagai wadah dukungan sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan program-program strategis pemerintah.

Ketua AMPERA, R. Ahmad Yusuf, menyampaikan bahwa aliansi ini lahir atas dasar komitmen bersama untuk memastikan program-program prioritas pemerintah berjalan secara optimal dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kami menyatakan dukungan terhadap program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan berkomitmen untuk ikut mengawal pelaksanaannya agar benar-benar berjalan serta manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat," ujar Ahmad Yusuf, Minggu (23/8/2026).

Salah satu fokus perhatian aliansi ini adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). AMPERA menilai program tersebut tidak hanya berperan dalam pemenuhan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga memiliki efek pengganda (multiplier effect) terhadap rantai pasok ekonomi lokal, seperti petani, peternak, serta UMKM di daerah.

Kendati menyatakan dukungan, Juru Bicara AMPERA, Endro Priyono, menegaskan bahwa peran masyarakat tetap harus dibarengi dengan fungsi pengawasan dan evaluasi kritis di lapangan.

"Dukungan bagi kami bukan berarti menutup mata apabila terdapat kekurangan. Justru karena kami mendukung, kami merasa mempunyai tanggung jawab untuk ikut mengawal agar setiap persoalan di lapangan dapat dievaluasi dan diperbaiki," kata Endro.

Sebagai langkah lanjutan, aliansi ini berencana melakukan kunjungan ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi dan masukan dari masyarakat daerah secara langsung kepada pemerintah pusat. Penanggung Jawab AMPERA, Handy Prasetya, memastikan seluruh rangkaian penyampaian aspirasi akan dilakukan secara tertib dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.