AS Cabut Visa Presiden Kolombia Gara-Gara Ikut Demo Pro-Palestina

2 hours ago 1

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro setelah ia ikut serta dalam demonstrasi pro-Palestina di New York pada Jumat lalu (26/9/2025). Petro diketahui ikut mendesak tentara AS untuk tidak mematuhi perintah Presiden Donald Trump.

"Kami akan mencabut visa Petro karena tindakannya yang sembrono dan bersifat menghasut," tulis Departemen Luar Negeri AS melalui akun X resminya dikutip dari Reuters, (27/9/2025).

Berbicara di hadapan demonstran pro-Palestina di luar markas besar PBB di Manhattan, Petro menyerukan pembentukan pasukan bersenjata global dengan prioritas membebaskan warga Palestina.

"Pasukan ini harus lebih besar daripada Amerika Serikat," ujarnya.

"Itulah sebabnya dari New York, saya meminta semua tentara Amerika Serikat untuk tidak mengarahkan senjata mereka kepada orang lain. Tidak mematuhi perintah Trump. Patuhi perintah kemanusiaan," tambah Petro.

Pertentangan di PBB soal Perang Gaza

Pemerintahan Trump menindak tegas suara-suara pro-Palestina, sementara sejumlah negara seperti Prancis, Inggris, Australia, dan Kanada telah mengakui Palestina sebagai negara. Hal itu memicu kemarahan Israel dan sekutunya, Amerika Serikat.

Petro, presiden sayap kiri pertama Kolombia sekaligus penentang vokal perang Israel di Gaza, mengecam Trump dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada Selasa.

Ia menyebut bahwa pemimpin AS itu "terlibat dalam genosida" di Gaza dan menyerukan "proses pidana" terkait serangan rudal AS terhadap kapal-kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di perairan Karibia.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang berpidato di hadapan majelis pada hari Jumat, mengecam negara-negara Barat karena merangkul negara Palestina, menuduh mereka mengirimkan pesan bahwa "membunuh orang Yahudi akan membuahkan hasil."

Israel memulai perang melawan Hamas setelah serangan yang dipimpin oleh kelompok militan Palestina tersebut pada 7 Oktober 2023 menewaskan sekitar 1.200 orang, dengan 251 orang disandera.

Sejak itu, kampanye militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan Gaza, dan mengungsikan seluruh penduduk di wilayah kantong sempit tersebut.

Beberapa pakar hak asasi manusia mengatakan hal ini merupakan genosida, sebuah tuduhan yang dibantah keras oleh Israel, yang mengatakan bahwa perang tersebut merupakan upaya membela diri.

Sementara, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas berpidato di hadapan PBB melalui sebuah video pada hari Kamis setelah pemerintahan Trump mengatakan tidak akan memberinya visa untuk bepergian ke New York.

Kantor Abbas saat itu mengatakan bahwa larangan visanya melanggar perjanjian markas besar PBB tahun 1947, yang mewajibkan AS untuk mengizinkan akses bagi diplomat asing ke PBB. Namun, Washington mengatakan bahwa mereka dapat menolak visa karena alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

Hubungan AS-Kolombia dimulai dengan buruk tak lama setelah Trump kembali menjabat pada bulan Januari, ketika Petro menolak menerima penerbangan militer yang membawa para deportasi dalam tindakan keras imigrasi Trump.

Petro mengatakan warga negaranya diperlakukan seperti penjahat. Namun ia segera mengubah sikapnya, setuju untuk menerima para migran, setelah kedua negara mengancam tarif satu sama lain dan setelah AS membatalkan janji temu visa untuk warga Kolombia.


(ven/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Arab Saudi Mendadak Stop Kasih Visa ke RI & 13 Negara Lain, Ada Apa?

Read Entire Article
Perekonomian | Teknologi | Alam | Otomotif | Edukasi | Lifestyle |