3 hours ago
2
Imigran etnis Rohingya terdampar di Aceh Timur, Sabtu (15/2/2025).(ANTARA/Hayaturrahmah.)
PEMERINTAH Bangladesh secara resmi melayangkan protes terhadap Myanmar pada Selasa (18/8) terkait pelabelan etnis Rohingya sebagai "orang Bengali". Dhaka menegaskan bahwa identitas tersebut keliru dan menghambat proses repatriasi yang berkelanjutan bagi lebih dari 1,2 juta pengungsi di Cox's Bazar.
Kementerian Luar Negeri Bangladesh menyatakan kekhawatiran mendalam atas pernyataan sepihak Myanmar. Menurut Dhaka, solusi tunggal bagi krisis kemanusiaan ini adalah pemulangan warga Rohingya ke Negara Bagian Rakhine secara aman, bermartabat, dan sukarela.
Ketegangan diplomatik ini dipicu oleh pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar pada Sabtu (15/8) yang menyebut para pengungsi sebagai "orang Bengali". Dalam pernyataan tersebut, pemerintah junta Myanmar mengklaim hanya memverifikasi 308.975 pengungsi sebagai mantan penduduk Rakhine yang memenuhi syarat untuk kembali.
Direktur Jenderal urusan Myanmar Kemenlu Bangladesh, Md. Toufiq-ur-Rahman, telah memanggil Duta Besar Myanmar U Kyaw Soe Moe di Dhaka untuk menyampaikan keberatan tersebut. Rahman menegaskan bahwa data yang digunakan Myanmar didasarkan pada statistik yang keliru dan tidak mencerminkan jumlah pengungsi yang sebenarnya.
Rahman menekankan bahwa etnis Rohingya memiliki identitas sendiri yang secara historis telah diakui oleh otoritas Myanmar. Ia membantah klaim bahwa mereka adalah kelompok etnis utama dari Bangladesh (Bengali) dan mendesak Myanmar untuk menghormati identitas etnis tersebut.
Selain masalah identitas, Bangladesh mendesak Myanmar mempercepat proses verifikasi berdasarkan instrumen bilateral yang telah disepakati. Dhaka meminta agar anak-anak yang lahir di kamp pengungsian serta warga yang melarikan diri setelah tindakan keras militer tahun 2017 turut dimasukkan dalam skema repatriasi.
Berdasarkan data badan pengungsi PBB hingga Juli, terdapat lebih dari 1,2 juta warga Rohingya yang kini menetap di kamp-kamp pengungsian Bangladesh. Mereka melarikan diri dari kekerasan militer di Myanmar yang dimulai sejak Agustus 2017.
Menanggapi protes tersebut, Duta Besar U Kyaw Soe Moe menyatakan akan menyampaikan kekhawatiran pemerintah Bangladesh kepada otoritas di Myanmar. Hingga saat ini, proses repatriasi masih terhambat oleh ketidakstabilan keamanan di wilayah Rakhine. (Ant/I-1)
