3 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, BANGKALAN, – Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) membantah tegas kabar yang menyebut organisasi tersebut telah mengambil sikap menolak rencana pembangunan industri di Bangkalan, Jawa Timur. Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal BASSRA, KH Syafik Rofi’i, pada Senin malam.
Syafik menegaskan bahwa pembahasan mengenai arah pembangunan Bangkalan memang sempat dilakukan dalam rapat organisasi. Namun, ia menyayangkan sejumlah pandangan yang muncul dalam forum tersebut telah disalahartikan sebagai keputusan kelembagaan.
"Belum ada sikap BASSRA untuk menolak. Itu masih pemikiran yang muncul dalam pembahasan, bukan kesepakatan atau keputusan," ujar Syafik dalam keterangan yang diterima media di Bangkalan.
Pandangan Personal, Bukan Sikap Resmi
Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul munculnya informasi yang mengaitkan rapat BASSRA dengan sikap penolakan terhadap rencana industrialisasi. Menurut Syafik, dalam pertemuan itu terdapat sejumlah pandangan, salah satunya adalah gagasan agar kepentingan dan pembangunan di tingkat provinsi lebih dahulu menjadi perhatian.
Namun, ia menekankan bahwa gagasan tersebut masih sebatas pandangan yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Oleh karena itu, ia menilai tidak tepat jika pandangan yang disampaikan dalam forum disebut sebagai sikap resmi BASSRA.
"Kalau disebut BASSRA sudah memutuskan atau menyepakati menolak rencana industri di Bangkalan, itu tidak benar," tegasnya.
Buka Ruang Diskusi Lebih Luas
Syafik menjelaskan bahwa rapat yang menjadi sumber isu tersebut belum menghasilkan keputusan final. Forum itu juga tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan sebagai pernyataan resmi organisasi. Ia meminta publik membedakan antara pandangan personal yang disampaikan dalam sebuah forum dengan keputusan organisasi.
"BASSRA tidak pernah memutuskan, menyepakati atau memberikan pernyataan untuk menolak rencana industrialisasi di Bangkalan," katanya.
BASSRA, lanjut Syafik, masih membuka ruang pembahasan mengenai rencana industrialisasi maupun rencana nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang berkaitan dengan agenda tersebut. Sebelum menentukan sikap, BASSRA akan meminta pandangan dari berbagai unsur, mulai dari ulama, tokoh masyarakat, kalangan intelektual hingga elemen masyarakat lainnya.
Menurut Syafik, langkah tersebut diperlukan agar keputusan yang nantinya diambil tidak hanya merepresentasikan pandangan sebagian pihak, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat Madura secara lebih luas. "Masih akan kami bahas lagi dengan berbagai kalangan. Jadi belum ada keputusan BASSRA," ujarnya.
Sebagai ulama asal Bangkalan, Syafik menilai rencana pembangunan dan industrialisasi merupakan persoalan strategis yang perlu dibahas secara hati-hati. Aspirasi masyarakat, menurut dia, harus menjadi salah satu pertimbangan sebelum organisasi mengambil sikap. Ia juga meminta agar informasi mengenai pembahasan BASSRA tidak dipelintir menjadi keputusan resmi organisasi.
Dengan demikian, hingga saat ini BASSRA belum menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan industri di Bangkalan. Sikap resmi organisasi masih menunggu pembahasan lanjutan bersama berbagai unsur masyarakat.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
