Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memiliki ramuan khusus supaya kebutuhan pembangunan melalui APBN tak lagi harus mengandalkan utang.
Ia mengatakan, hanya dengan menciptakan iklim perekonomian yang bisa tumbuh dengan cepat, otomatis penerimaan negara akan ikut terkerek sebagai andalan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara.
"Kalau saya lihat ke depan, harusnya kita enggak akan terpaksa menambahkan utang lebih, karena saya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat, sehingga dengan kondisi APBN yang sama, saya akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan pendapatan pajak yang lebih tinggi," tegas Purbaya di DPR, Jakarta, dikutip Rabu (24/9/2025).
Oleh sebab itu, ia memastikan, pemerintah ke depannya tak akan lagi menahan terlalu lama belanja negara untuk menstimulasi pergerakan roda ekonomi.
Pada masa awal menjabat sejak dilantik sebagai Menteri Keuangan pada awal September 2025, ia bahkan langsung mengeluarkan kebijakan pemindahan dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia senilai Rp 200 triliun ke perbankan supaya menumbuhkan lebih cepat peredaran uang primer atau M0.
"Saya pikir dengan me-manage uang yang betul, yang baik, di mana uang pemerintah tidak mengganggu ekonomi, itu saja sudah tambahan sedikit, cukup signifikan ke pertumbuhan ekonomi, dan otomatis ke pendapatan pajak kita," ungkap Purbaya.
Ia pun optimistis total pendapatan negara ke depan akan terus menjadi andalan utama pemerintah dalam membiayai belanja negara, bukan lagi utang. Sebab, ia mengaku telah memiliki perhitungan setiap 1% pertumbuhan ekonomi didorong akan ada dana Rp 220 triliun dari pajak yang akan diperoleh pemerintah.
"Kalau saya enggak salah hitung, setiap tumbuh 1%, tambahan lebih 1% ekonomi, saya dapat tambahan income sekitar Rp 220 triliun atau lebih. Jadi, itu yang kita kejar. Kalau tambah setengah persen, income saya tambah Rp 110 triliun. Jadi, itu yang kita kejar nanti," ungkapnya.
(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article
Kurangi Penarikan Utang, DPR Setujui Sri Mulyani Gunakan SAL Rp85,6 T