1 hour ago
1
Ilustrasi pembiayaan hijau.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menjalin kerja sama dengan United Nations Capital Development Fund (UNCDF), UNDP Indonesia, dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) untuk memperluas akses pembiayaan hijau di Indonesia.
Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto mengatakan sinergi ini diarahkan untuk mempercepat penurunan emisi sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim melalui skema pendanaan yang lebih inklusif dengan manajemen risiko yang aman.
Kerja sama dengan UNCDF ditandai peluncuran program Seed Grant – Smart Green ASEAN Cities (SGAC). Program ini berfokus pada pengelolaan sampah berkelanjutan di kota-kota terpilih, dengan Banyumas sebagai daerah uji coba.
Melalui SGAC, diharapkan penurunan emisi dari sektor limbah dapat dicapai sekaligus mengurangi dampak lingkungan di tingkat masyarakat. Program ini juga menyediakan bantuan modal kerja dan peralatan teknis untuk mendukung pengelolaan sampah terpadu.
Sementara itu, kolaborasi dengan Jamkrindo berupa kemitraan Fasilitas Dana Bergulir (FDB) Derisking yang didukung UNDP Indonesia. Skema ini dirancang untuk memperluas akses pembiayaan hijau dengan sistem manajemen risiko terukur dan berkelanjutan.
Tak hanya sektor kehutanan sosial, fasilitas ini juga menyasar ekonomi sirkular, termasuk pengelolaan sampah dan isu food waste yang berpotensi menghasilkan gas metana (CH4), gas rumah kaca yang lebih kuat dibanding karbon dioksida (CO2).
“Kami menyadari bahwa kelompok pelaku ekonomi lingkungan seringkali dikategorikan non bankable. Kehadiran FDB diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan hijau dan produktif bagi UMKM dan lembaga penyalur,” ujar Joko dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
Dengan model ini, BPDLH menekankan bahwa pembiayaan hijau tak hanya menyokong pengelolaan sampah, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat transisi menuju ekonomi rendah karbon.
sumber : Antara
