13 hours ago
2
Oleh : Subhan Wadjo, Pemerhati dan Pelaku Ekosistem Ekonomi Haji
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Supaya penguatan ekosistem ekonomi haji Indonesia mulai dicanangkan oleh Kementerian Agama pada akhir tahun 2017 sebagai bagian dari implementasi arahan Presiden Republik Indonesia. Pada masa itu, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) menginisiasi dialog dengan sejumlah produsen makanan dalam negeri guna membahas tantangan pelayanan konsumsi jamaah, khususnya pada masa kritis dua hari menjelang dan tiga hari setelah puncak haji, saat distribusi logistik di Makkah menjadi sangat menantang.
Produsen Indonesia menyambut baik inisiatif ini. Kesempatan untuk berkontribusi dalam melayani tamu Allah merupakan kehormatan tersendiri. Berbagai solusi pun disiapkan, di antaranya penyediaan makanan siap saji berbasis teknologi retort. Sayangnya, seluruh persiapan yang telah dilakukan untuk musim haji 2020 harus tertunda akibat pandemi COVID-19.
Tahun 2022 menjadi momentum awal pemulihan. Namun, keterbatasan waktu persiapan menyebabkan produsen lokal belum dapat berpartisipasi secara optimal. Baru pada musim haji 2023, realisasi penggunaan produk-produk asli Indonesia mendapat ruang lebih luas. Kementerian Agama mensyaratkan penggunaan bahan baku dan produk Indonesia oleh mitra katering dan Syarikah Mashariq. Sebuah pameran produk Indonesia pun digelar di bulan Februari 2023, menampilkan beras, ikan, bumbu, kopi, makanan siap saji, dan camilan lokal.
Alhamdulillah, Syarikah Mashariq melakukan pemesanan terhadap 1,2 juta paket lauk siap saji dan 840.000 porsi dessert lokal seperti bubur kacang hijau dan ketan hitam. Namun, dalam pelaksanaannya, atas pertimbangan aspek keamanan dan kesehatan, produk-produk tersebut tidak dikonsumsi oleh jamaah Indonesia. Situasi ini menimbulkan tantangan lanjutan, termasuk persoalan pembayaran kepada produsen serta proses hukum yang terjadi di Arab Saudi.
Pengalaman tersebut memberikan pembelajaran penting. Di satu sisi, muncul kekhawatiran terhadap kualitas produk Indonesia. Di sisi lain, para produsen mengalami trauma akibat ketidakpastian pembayaran. Dalam rangka menyongsong Haji 2024, penulis berdiskusi dengan jajaran Ditjen PHU Kementerian Agama, dan menyampaikan usulan agar Kementerian dapat bermitra dengan entitas Saudi yang dimiliki oleh pihak Indonesia, guna membangun kepercayaan dan keberlanjutan ekosistem. Dari sinilah kemudian BPKH Limited anak usaha dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diangkat sebagai mitra dalam mendukung penguatan ekosistem ekonomi haji.
Dengan berbagai dinamika, pada Haji 2024, Syarikah Mashariq kembali melakukan pemesanan 1,2 juta paket lauk siap saji, dan Ditjen PHU mengadakan proses tender yang diawasi oleh LKPP. BPKH Limited mendapatkan amanah untuk mendistribusikan makanan dalam kondisi hangat kepada seluruh jamaah pada tanggal 8 dan 13 Dzulhijjah 1445 H. Secara umum, pelaksanaan berjalan baik, meskipun terdapat catatan dan masukan yang perlu dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.
Menjelang Haji 2025, amanah yang lebih besar kembali diberikan kepada BPKH Limited. Harapannya, lembaga ini dapat menjadi "rumah besar" bagi produk-produk unggulan Indonesia, sekaligus akselerator penguatan ekosistem ekonomi haji. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah tantangan yang muncul. Beberapa kebijakan bisnis internal berpotensi mengurangi daya saing produk Indonesia, dan memunculkan keraguan dari produsen terhadap model kemitraan yang ditawarkan.
Sebagai contoh, dalam hal pemilihan produsen bumbu, terjadi kendala terkait model pembayaran yang dianggap kurang menguntungkan oleh sejumlah pabrikan. Hal ini mengakibatkan beberapa produsen memilih untuk tidak melanjutkan keterlibatan. Selain itu, dalam proses pengadaan makanan siap saji, dibutuhkan pendekatan yang lebih profesional dan transparan agar seluruh pelaku dapat merasa dilibatkan secara adil.
Keterlambatan distribusi makanan pada tanggal 14 dan 15 Dzulhijjah 1445 H, yang seharusnya menggunakan produk siap saji namun digantikan oleh produk fresh catering, menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki manajemen distribusi ke depan.
Perlu diingat bahwa keberhasilan menghadirkan produk Indonesia ke Tanah Suci merupakan hasil kerja keras banyak pihak, termasuk Kementerian Agama, para produsen, eksportir, importir, dan mitra logistik. Sinergi inilah yang sepatutnya terus dirawat dan ditingkatkan, bukan hanya melalui satu lembaga saja.
Untuk itu, evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan BPKH Limited perlu dilakukan secara objektif, transparan, dan berorientasi pada perbaikan jangka panjang. Evaluasi ini bukan ditujukan untuk menyalahkan, melainkan untuk memperkuat fondasi agar BPKH Limited benar-benar dapat berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan ekosistem ekonomi haji yang inklusif dan berkelanjutan.
Ke depan, kami berharap Kementerian Agama bersama Badan Pelaksana Haji dapat mempertemukan seluruh pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah maupun pelaku usaha untuk membangun visi bersama sebagaimana dipesankan oleh Presiden Republik Indonesia.
Penguatan ekosistem ekonomi haji adalah bagian dari Tri Sukses Haji yang menjadi amanah Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala BPH Haji RI. Visi besar ini memerlukan semangat kebersamaan, keikhlasan, dan profesionalisme dari seluruh pihak. Melayani jamaah haji sejatinya adalah bentuk ibadah kolektif, bukan semata pencapaian individu atau institusi. Semoga apa yang menjadi tantangan hari ini dapat dijadikan pelajaran berharga untuk penguatan ke depan.
