2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengungkapkan siap mendukung rencana pemerintah terkait redenominasi rupiah. Menurutnya BRIN siap mengeluarkan riset mengenai hal tersebut.
"Ya tentu, segala isu - isu strategis yang menjadi concern dari pemerintah, Insya Allah BRIN siap memberikan kontribusi berupa rekomendasi pada siapa yang sebaiknya dilakukan," kata Arif, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/11/2025).
Namun menurut Arif saat ini masih belum dimintakan pendapat maupun diskusi langsung oleh Kementerian Keuangan maupun Bank Indonesia.
"Belum, belum, ya hari ini mengawali diskusi lah dengan pak presiden," kata Arif.
Wacana redenominasi kembali bergulir usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 - 2029. Dalam beleid itu Purbaya menargetkan penuntasan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah alias RUU Redenominasi pada 2026-2027.
"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," dikutip dari PMK 70/2025.
Kendati demikian, Purbaya menekankan, pelaksanaan kebijakan itu sepenuhnya ada di tangan Bank Indonesia selaku otoritas moneter.
"Itu kebijakan bank sentral. Nanti dia akan nerapkan sesuai kebutuhan pada waktunya. Tapi enggak sekarang, enggak tahun depan, dan saya enggak tahu, bukan Kemenkeu tapi bank sentral," tegas Purbaya saat ditemui wartawan di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sebelumnya juga telah mengatakan, redenominasi rupiah atau penyederhanaan digit nol dengan memangkas Rp 1.000 menjadi Rp 1 belum menjadi bagian dari fokus kebijakan bank sentral saat ini.
Ia mengatakan, fokus BI hingga kini masih tertuju pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Berkaitan dengan redenominasi tentu saja kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (12/11/2025).
(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
