2 hours ago
1
Oleh : Muhammad Nursyamsyi, Wartawan Republika
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kesuksesan penyelenggaraan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) patut dibaca lebih dari sekadar capaian teknis pengaturan lalu lintas. Di balik arus perjalanan yang relatif terkendali, layanan transportasi yang stabil, serta menurunnya angka kecelakaan, terdapat satu benang merah penting: arah kebijakan dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan mobilitas nasional berjalan aman, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Presiden Prabowo sejak awal menekankan negara harus hadir secara nyata dalam momen-momen krusial yang menyentuh hajat hidup masyarakat luas, termasuk mobilitas massal saat hari besar keagamaan dan pergantian tahun. Arahan tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan konkret, salah satunya stimulus tarif transportasi, termasuk diskon tarif tol, yang bertujuan menjaga daya beli sekaligus mendorong kelancaran arus perjalanan. Kebijakan ini menunjukkan pengelolaan angkutan bukan semata soal teknis lalu lintas, tetapi juga instrumen stabilisasi sosial dan ekonomi.
Di lapangan, efektivitas arahan tersebut tampak pada penerapan sistem pengaturan lalu lintas yang efektif. Rekayasa seperti one way dan contra flow diberlakukan secara situasional, berbasis data dan kondisi riil, bukan sekadar rutinitas tahunan. Ditambah dengan pembatasan tegas truk sumbu besar selama periode 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, kebijakan ini berhasil mengurangi hambatan utama arus kendaraan. Pengawasan bersama Korlantas Polri, lengkap dengan sanksi bagi pelanggar, memastikan kebijakan tidak berhenti di atas kertas.
Keberhasilan Nataru kali ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, sesuatu yang secara konsisten ditekankan Presiden Prabowo dalam berbagai forum pemerintahan. Sinergi Kementerian Perhubungan, Polri, TNI, pemerintah daerah, serta BUMN dan operator transportasi seperti Jasa Marga, ASDP, PELNI, KAI, InJourney, dan Jasa Raharja membentuk satu orkestrasi nasional yang solid. Koordinasi ini memastikan pengaturan arus, keamanan, dan kualitas layanan berjalan serempak, dari hulu hingga hilir.
Dari sisi kesiapan, pemerintah menyiapkan lebih dari 35 ribu unit armada transportasi lintas moda untuk mengantisipasi lonjakan perjalanan. Kesiapan sarana dan prasarana ini berkontribusi langsung pada capaian penting lainnya: penurunan angka kecelakaan dan fatalitas lebih dari 27 persen dibandingkan periode Nataru sebelumnya. Program mudik gratis serta imbauan pengelolaan perjalanan turut mendorong masyarakat beralih ke angkutan umum, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, dan memperkecil potensi kemacetan ekstrem. Di sini lah terlihat keselamatan tidak diperlakukan sebagai jargon, melainkan sebagai indikator utama keberhasilan kebijakan.
Alhasil, dampaknya pun terasa di sektor ekonomi. Pergerakan orang selama Nataru 2025/2026 diperkirakan memberikan kontribusi ekonomi sekitar Rp40,29 triliun. Mobilitas yang terkelola dengan baik memungkinkan aktivitas pariwisata, konsumsi, dan distribusi ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan publik.
Survei Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM) mencatat, 90,9 persen responden memberikan penilaian positif terhadap layanan transportasi selama Nataru 2025/2026. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 87,43 dari 100, masuk kategori sangat puas. Angka ini bukan kebetulan. Ia mencerminkan keberhasilan pengelolaan angkutan lintas moda darat, laut, udara, kereta api, dan penyeberangan yang dirancang secara terkoordinasi sejak awal.
Pustral UGM menyebut keberhasilan arus Nataru 2025/2026 bukan hanya soal volume kendaraan yang dapat ditangani, tetapi juga hasil dari kombinasi strategi tarif, pengaturan lalu lintas adaptif, manajemen pelabuhan dan transportasi, pembatasan angkutan berat, kolaborasi lintas instansi, serta respon publik yang sangat puas terhadap layanan transportasi.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan keberhasilan angkutan Nataru tahun ini tidak lepas dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang menjadi dasar kebijakan dan koordinasi operasional di berbagai moda transportasi. Capaian ini, menurutnya, bukan sekadar deretan angka, melainkan refleksi dari implementasi kebijakan yang efektif dan kepemimpinan yang tegas.
Dudy menilai pelaksanaan Nataru 2025/2026 sukses dan tertib, didukung koordinasi lintas sektor serta kesiapan sarana dan prasarana transportasi yang baik, mulai dari termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI/Polri, BUMN, operator transportasi, asosiasi, masyarakat, seluruh petugas di lapangan yang mendukung kelancaran angkutan.
Pada akhirnya, angkutan Nataru 2025/2026 memberi pelajaran penting: mobilitas nasional adalah soal kepemimpinan, koordinasi, dan keberpihakan pada keselamatan serta kenyamanan rakyat. Di bawah arahan Presiden Prabowo, negara menunjukkan kemampuannya mengelola pergerakan besar manusia secara tertib dan manusiawi.
