6 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk "menyuntik mati" Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan beralih menggunakan sumber energi dari dalam negeri seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
Hal ini perlu dilakukan untuk mengoptimalkan sumber energi di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar, terutama di tengah kondisi geopolitik yang penuh dengan ketidakpastian.
"Karena dalam kondisi geopolitik perang ini tidak bisa kita memastikan bahwa energi kita ini akan seperti apa dalam konteks jangka panjang," ungkap Bahlil saat ditemui usai Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, terkait kerja Satgas EBTKE di Istana Negara, Kamis (12/3/2026).
"Karena itu, kita mengoptimalkan seluruh potensi kita yang ada dalam negeri, energi-energi yang bisa kita konversi dari fosil untuk kita bisa lakukan seperti ini," ujarnya.
Dia menjelaskan, untuk menjalankan perintah Presiden, pihaknya sudah melakukan rapat perdana dengan 8 Menteri dan juga PT PLN (Persero).
Seperti diketahui, Bahlil telah ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Ketua Satgas Percepatan Transisi Energi (EBTKE) untuk mempercepat realisasi transisi energi bersih dan terbarukan, termasuk percepatan penggunaan motor dan mobil listrik.
"Saya tadi menghadap Bapak Presiden dipanggil untuk melaporkan perkembangan pembahasan Satgas EBTKE, energi baru terbarukan dan konversi kendaraan dari bensin ke listrik. Dan karena kemarin kami sudah melakukan rapat perdana yang dihadiri 8 menteri di rapatnya di ESDM termasuk PLN. Terus saya melaporkan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan," tuturnya.
"Mungkin pas Hari Raya ini sudah bisa action, dan pertama yang kita akan selesaikan adalah diesel-diesel, PLTD yang dari Solar, akan kita selesaikan semua dengan PLTS dan juga adalah geothermal," ujarnya.
Dia menyebut, selama ini banyak PLTD tersebar di Indonesia, dan ini nantinya akan digantikan dengan PLTS.
"Lokasinya tersebar di seluruh Indonesia, terutama Pembangkit-pembangkit yang selama ini memakai Solar," ucapnya.
Namun demikian, sebelum PLTD benar-benar "disuntik mati", pemerintah akan memastikan PLTS sudah terpasang, sehingga transisi pasokan listriknya tetap aman.
"Bangun dulu dong (PLTS), kalau di-stop (PLTD), belum dibangun kan penggantinya tidak ada. Jadi paralel, begitu dibangun, begitu sudah langsung COD, PLTD-nya dimatikan," jelasnya.
Untuk mengakomodasi hal ini, menurutnya pemerintah juga akan merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034.
"Dan saya juga akan berencana untuk merubah RUPTL," fujarnya.
Perlu diketahui, pemerintah sudah merilis RUPTL 2025-2034 pada Juli 2025 lalu.
Dalam RUPTL 2025-2034, tercatat rencana total penambahan kapasitas pembangkit listrik baru sebesar 69,5 GW sampai 2034, terdiri dari sebesar 42,6 GW atau 61% akan berasal dari pembangkit listrik berbasis EBT, dan 10,3 GW atau 15% dari sistem penyimpanan (storage).
Adapun, dari seluruh jenis pembangkit EBT, sumber energi surya (PLTS) memiliki porsi yang cukup besar yakni 17,1 GW. Kemudian, disusul oleh pembangkit air (PLTA) sebesar 11,7 GW, angin (PLTB) sebesar 7,2 GW, panas bumi (PLTP) sebesar 5,2 GW, bioenergi sebesar 0,9 GW, dan nuklir (PLTN) sebesar 0,5 GW.
Sementara itu, untuk kapasitas sistem penyimpanan energi mencakup PLTA pumped storage sebesar 4,3 GW dan baterai 6,0 GW. Kemudian, untuk pembangkit fosil masih akan dibangun sebesar 16,6 GW, terdiri dari gas 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW.
(wia)
Add
as a preferred
source on Google
