1 week ago
4
Ilustrasi(Dok Istimewa)
Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Republik Indonesia menerjunkan tim untuk memetakan langsung kondisi strategis dan keamanan di wilayah terdepan kawasan timur Indonesia, khususnya Provinsi Papua Selatan. Peninjauan yang berlangsung pada 27 hingga 29 Juli 2026 tersebut dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Geostrategi DPN RI, Mayjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, guna mengumpulkan data lapangan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan pertahanan nasional.
Fokus pemetaan mencakup pengamanan wilayah perbatasan RI–Papua Nugini, percepatan pembangunan daerah, serta kesiapan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mendukung ketahanan pangan dan energi.
"Peninjauan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi keamanan wilayah perbatasan, pembangunan daerah, serta penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Masukan dari pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam penyusunan rekomendasi kebijakan geostrategis," ujar Frega dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (1/8/2026).
Selama tiga hari kunjungan kerja di Papua Selatan, rombongan DPN meninjau sejumlah pangkalan militer dan satuan pertahanan, seperti Yonif TP 802, Pangkalan TNI AU (Lanud), Satuan Radar (Satrad) 303, hingga Kodam XXIV/Mandala Trikora. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personel, infrastruktur, serta alutsista sistem pertahanan udara dan darat dalam menjaga kedaulatan negara di garis perbatasan.
Selain satuan tempur, tim DPN juga mendatangi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, pos-pos pengamanan perbatasan (Pamtas), serta objek vital nasional pengelola ketahanan pangan dan energi di Kabupaten Merauke. "Masukan dari pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam penyusunan rekomendasi kebijakan geostrategis," tegas Frega.
Gelar Dialog Bersama Forkopimda dan Tokoh Adat
Di samping inspeksi fisik, DPN menggelar serangkaian dialog bersama Gubernur Papua Selatan dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi daerah mengenai tantangan pembangunan kawasan terluar, sekaligus memperkuat koordinasi bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh pemuda setempat.
Melalui observasi dan komunikasi komprehensif ini, DPN berkomitmen merumuskan arahan strategis bagi pemerintah pusat guna memperkuat sistem pertahanan negara yang terintegrasi dengan kesejahteraan masyarakat perbatasan. (H-2)
