2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, ZURICH – Presiden Federasi Sepak Bola Dunia ( FIFA) Florence Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Eropa Aleksander Čeferin bakal digugat ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Kedua digugat dengan tudingan membantu Israel terus melakukan genosida di Gaza.
Dilaporkan The Nation pada Rabu (10/12/2025), pihak yang mengajukan kedua bos federasi sepakbola ke ICC akan mencakup sekelompok pesepakbola Palestina, klub Palestina, pemilik tanah, dan kelompok advokasi Irish Sport for Palestine, Scottish Sport for Palestine, dan Just Peace Advocates. Mereka akan mendapat dukungan dari tim hukum ahli.
Menurut pernyataan publik dari pihak-pihak yang mengajukan, Infantino dan Čeferin menghadapi tuduhan bahwa FIFA dan UEFA mendanai klub-klub di pemukiman ilegal Israel di tanah yang dicaplok secara ilegal dari warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
“FIFA dan UEFA mengizinkan klub-klub ini untuk bermain di liga yang diselenggarakan oleh Asosiasi Sepak Bola Israel dan mengadakan pertandingan di tanah yang dicaplok,” bantah koalisi tersebut. “Mereka juga memberikan dukungan finansial dan struktural kepada klub-klub pemukim, beberapa di antaranya pernah bermain di kompetisi yang diselenggarakan UEFA.”
Para pihak yang mengajukan permohonan menulis bahwa dukungan finansial FIFA dan UEFA terhadap klub-klub ini melegitimasi pendudukan ilegal Israel di Palestina. Dukungan itu juga berkontribusi terhadap “pemindahan penduduk sipil ke wilayah-wilayah pendudukan yang bertentangan dengan Statuta Roma pasal 8(2)(b)(viii)” dan “membantu dan bersekongkol dengan apartheid (kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma pasal 7(1)(j)).
Rebecca O'Keeffe, dari Irish Sport for Palestine, mengatakan kepada The Nation bahwa kejahatan Israel tak semata soal pendirian klub di tanah yang dicuri dari orang-orang Palestina. “Tetapi ini juga berarti bahwa orang-orang Palestina tidak dapat mengakses klub-klub ini, tidak dapat mengakses tempat bermain, mendukung, menonton apa pun di area ini. Dan itu adalah apartheid. UEFA dan FIFA melanggar undang-undang mereka sendiri dengan melanggar integritas teritorial dan yurisdiksi."
“Ini bersejarah,” O’Keeffe menambahkan.
Menurutnya, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah bahwa para pemimpin asosiasi olahraga dituduh membantu dan bersekongkol dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini menunjukkan kepada para pemimpin lembaga-lembaga olahraga bahwa keputusan mereka sehubungan dengan klub-klub pemukiman ilegal dapat membawa konsekuensi hukum yang signifikan.
“Mudah-mudahan ini menjadi preseden yang sangat dibutuhkan dan juga merupakan langkah pertama menuju penerapan sanksi terhadap Asosiasi Sepak Bola Israel."
Dari 1961 hingga 1992, FIFA melarang apartheid Afrika Selatan berkompetisi. Baru-baru ini, setelah invasi ke Ukraina, FIFA dan UEFA melarang Rusia berkompetisi. Ini memicu kritik soal standar ganda karena Israel yang menerapkan kebijakan Apartheid sejak 1958 dan genosida di Gaza sejak 2023 tak kunjung disanksi.
Bukannya menjatuhkan sanksi terhadap Israel, baru-baru ini Infantino menganugerahkan Presiden AS Donald Trump dengan “Peace Price” alias “Anugerah Perdamaian” dalam pengundian Piala Dunia 2026 pada 6 Desember yang akan dimainkan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada Juni dan Juli 2026.
Amerika dituding ikut serta membantu Israel melakukan genosida di Gaza dengan persenjataan. Selain itu, AS berulang kali mencegah resolusi gencatan senjata di Gaza di Dewan Keamanan PBB menggunakan hak vetonya.
“Kami mendapat dukungan besar terhadap inisiatif ini dari komunitas olahraga internasional,” kata O’Keefe. “Kami memiliki pihak-pihak pengarsip baru yang bergabung setiap hari, dan kami baru saja mempublikasikan inisiatif ini.”
