Home > Port Monday, 14 Jul 2025, 15:30 WIB
Keputusan ini diambil setelah penguasa baru dapat lampu hijau dari AS.

ShippingCargo.co.id, Jakarta—Pemerintah Suriah yang baru, dipimpin oleh kelompok mantan jihad Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), menyerahkan pengelolaan Pelabuhan Tartus kepada DP World, raksasa logistik asal Uni Emirat Arab. Keputusan ini diambil hanya lima hari setelah Amerika Serikat secara resmi mencabut status HTS sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO), menandai perubahan drastis dalam politik regional.
Kontrak konsesi dengan DP World mencakup investasi sebesar USD 800 juta untuk modernisasi infrastruktur pelabuhan yang selama ini terbengkalai akibat perang sipil dan sanksi Barat. Menurut DP World, pelabuhan ini akan diubah menjadi hub logistik utama yang menghubungkan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara.
Langkah ini menandai kebangkitan ekonomi pasca-revolusi di Suriah. Sebelumnya, Tartus dikelola oleh Stroytransgaz, perusahaan Rusia yang mendapat kontrak selama 49 tahun dari rezim Bashar al-Assad. Namun, setelah HTS menggulingkan Assad bersama sekutunya dari Rusia dan Iran pada akhir 2024, kontrak tersebut dibatalkan. Akses Angkatan Laut Rusia ke pelabuhan juga dibatasi, per Maritime Executive.
Yang menarik, pemimpin HTS, Ahmed Al-Sharaa—mantan anggota al-Qaeda yang kini mengklaim telah meninggalkan ideologi jihad global—hadir dalam seremoni penandatanganan. Ia juga diketahui pernah bertemu langsung dengan Presiden Donald Trump untuk membahas normalisasi hubungan diplomatik antara Suriah dan AS.
Keputusan AS mencabut label teroris dari HTS diduga kuat didorong oleh lobi dari Uni Emirat Arab, yang juga merupakan pemilik DP World. Langkah ini menimbulkan pertanyaan besar tentang batas antara kepentingan geopolitik dan konsesi ekonomi, sekaligus membuka diskusi baru tentang legitimasi aktor-aktor non-negara dalam tatanan global pasca-konflik.