2 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Komisi IX DPR menyoroti soal dugaan food tray atau ompreng untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengandung babi hingga keracunan usai santap MBG.
Beberapa anggota dari komisi itu pun menyinggung anggaran jumbo untuk program MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago mengingatkan BGN harus mulai berhati-hati menjalankan program MBG tersebut. Dengan anggaran yang sangat besar, kata dia, BGN mestinya bisa lebih waspada.
"BGN dengan anggaran yang sangat besar, harus ekstra hati-hati menjalankan amanat Bapak Presiden," kata dia saat dihubungi, Jumat (19/9).
Dia mengaku pihaknya telah memberikan sejumlah catatan kepada BGN dalam rapat kerja di Komisi IX DPR, Selasa (16/9).
"Kami dari komisi IX sudah menyampaikan banyak hal, dari evaluasi terhadap penyerapan anggaran, variasi menu, kontrol menu, evaluasi ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, (SPPG) dan evaluasi terhadap standar pelayanan dapur," kata Irma.
Irma juga meminta BGN segera memulai program koordinasi pengawasan pangkat sehat dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Terlebih, kasus keracunan masih terjadi di beberapa wilayah.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Edy Wuryanto menyoroti kasus keracunan MBG yang masih marak terjadi. Contohnya, dalam sepekan terakhir terjadi di Baubau, Lamongan, Sumbawa, Gunungkidul, hingga Garut.
Menurut Edy, kasus itu mengindikasikan pengawasan belum berjalan karena BGN terlalu fokus pada pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG adalah unit operasional yang bertugas sebagai dapur produksi dan penyedia makanan bergizi untuk mendukung program MBG.
Menurut dia, akar masalah sejumlah kasus keracunan massal tidak bisa dilepaskan dari peran BGN yang lebih fokus mengejar kuantitas dapur demi meningkatkan serapan anggaran. Faktanya, anggaran BGN sejumlah Rp71 triliun baru terserap 18,6 persen.
"Yang dikejar sekarang itu jumlah dapur, bukan kualitas. Kuantitas dapur jadi target, sementara standar mutu dan keamanannya diabaikan. Akibatnya, dapur-dapur itu ada yang dibangun asal jadi ada yang belum memenuhi standar," kata dia.
Edy menyarankan SPPG harusnya diakreditasi atau verifikasi oleh lembaga eksternal untuk memastikan kelayakan dan standar mutu MBG.
"Jangan mudah mengizinkan SPPG yang belum sesuai standar untuk beroperasi agar penerima manfaat tidak dirugikan," ujarnya.
Berdasarkan catatan sejumlah lembaga nonpemerintah kasus keracunan MBG telah memakan korban total ribuan orang, terutama anak di berbagai daerah.
Organisasi pemerhati pendidikan, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendata setidaknya ada lebih dari lima ribu anak mengalami keracunan pascakonsumsi MBG hingga September 2025.
"Sejak MBG diluncurkan, korban keracunan terus bertambah. Pemantauan JPPI hingga medio September 2025 mencatat, tak kurang dari 5.360 anak mengalami keracunan akibat program ini," demikian siaran pers JPPI yang diterima Kamis (18/9) malam.
Peningkatan kasus keracunan yang terungkap pun disebutkan mengalami peningkatan pekan ini, baik dari sisi jumlah maupun sebaran lokasi.
JPPI pun menduga jumlah keracunan menu MBG itu lebih besar, karena diduga ada juga sekolah, pemda, atau aparat yang menutupi kabar tersebut.
"Jumlah ini bisa dipastikan lebih besar, sebab banyak sekolah dan pemerintah daerah justru memilih menutupi kasus," katanya.
Atas dasar itu, JPPI meminta Prabowo dan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak boleh lagi menutup mata terhadap tragedi berulang program MBG.
Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dalam paparan Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM, Izzudin Al Farras, pada 4 September lalu mencatat ada empat ribu lebih korban keracunan MBG selama delapan bulan pertama pelaksanaannya.
(thr/kid)
