3 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG, – Komisi III DPRD Jawa Barat mendesak manajemen PT Jasa Sarana untuk segera menghentikan seluruh lini usaha yang merugi dan melakukan evaluasi total. Langkah ini dinilai krusial demi menyelamatkan aset daerah yang tersisa di tengah kondisi keuangan BUMD infrastruktur tersebut yang terus mengalami penyusutan drastis.
Berdasarkan hasil audit dan evaluasi mendalam Komisi III, nilai total aset PT Jasa Sarana yang sebelumnya sempat tercatat di atas angka Rp1 triliun, saat ini diperkirakan hanya tersisa sekitar Rp500 miliar saja. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya kewajiban utang perusahaan yang masih berjalan di kisaran Rp170 miliar hingga Rp180 miliar.
Dengan demikian, nilai bersih (net asset) yang benar-benar dimiliki oleh BUMD tersebut menyusut hingga tersisa di kisaran Rp400 miliar. Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Jajang Rohana, menyatakan bahwa usaha-usaha yang selama ini tidak memberikan keuntungan bahkan menimbulkan kerugian harus segera dievaluasi dan dihentikan.
"Sebaliknya, perusahaan perlu lebih fokus mengembangkan sektor usaha yang masih produktif dan memiliki potensi menghasilkan keuntungan agar kondisi keuangan dapat kembali sehat," ujar Jajang dalam keterangan di Bandung, Sabtu.
Defisit Operasional dan Beban Utang
Jajang memaparkan bahwa pendapatan yang diperoleh setiap tahun belum mampu menutup seluruh biaya operasional, sehingga perusahaan masih mengalami defisit sekitar Rp3 miliar per tahun. "Berdasarkan hasil evaluasi, kondisi keuangan PT Jasa Sarana memerlukan perhatian serius," ucapnya.
Menyikapi krisis keuangan tersebut, Komisi III mendorong PT Jasa Sarana segera melakukan langkah taktis pemulihan keuangan berupa optimalisasi aset. Salah satu opsi yang diusulkan adalah pelepasan aset-aset yang tidak produktif (idle asset), untuk kemudian dialokasikan sebagai penguat modal pada lini bisnis yang dinilai memiliki prospek cerah.
Jajang menegaskan bahwa pengawasan ketat dari DPRD ini bertujuan untuk memastikan fungsi BUMD kembali sehat dan profesional. Dengan demikian, PT Jasa Sarana diharapkan mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemprov Jabar secara maksimal, bukan justru menjadi beban APBD.
"Perbaikan manajemen menjadi kunci utama. Dengan tata kelola yang baik, pengelolaan usaha yang lebih fokus, serta optimalisasi aset, kami optimistis PT Jasa Sarana dapat kembali berada pada kondisi keuangan yang sehat dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat," tuturnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
