12 hours ago
9
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menekankan pentingnya penguatan komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan DPRD dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk terkait mekanisme pergeseran anggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Ono usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026).
Menurut Ono, DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi penganggaran perlu dilibatkan dalam setiap kebijakan strategis terkait APBD agar proses berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip kemitraan antara eksekutif dan legislatif.
"DPRD Jawa Barat mencatat telah terjadi beberapa kali pergeseran APBD tanpa penyampaian hasil pergeseran kepada DPRD. Ke depan, mekanisme tersebut perlu diperbaiki melalui komunikasi yang lebih intensif antara gubernur, TAPD, dan DPRD," ujar Ono.
Selain menyoroti mekanisme pergeseran anggaran, DPRD Jawa Barat juga memberikan perhatian terhadap potensi defisit APBD Tahun Anggaran 2026 yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 5,7 triliun.
Ono mengatakan, sejak awal pembahasan APBD 2026, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebenarnya telah mengantisipasi kemungkinan koreksi fiskal berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Beberapa faktor yang menjadi perhatian antara lain perbedaan perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta adanya belanja wajib yang harus dipenuhi.
Karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap proyeksi pendapatan, termasuk dari sektor pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, dan sumber pendapatan lainnya.
"DPRD menginginkan seluruh keputusan mengenai penanganan defisit didasarkan pada data yang komprehensif sehingga dapat dipertimbangkan secara objektif apakah dilakukan melalui efisiensi belanja, pembiayaan, atau penyesuaian program sesuai kemampuan fiskal daerah," katanya.
Ia menegaskan, program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus tetap menjadi perhatian agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu akibat penyesuaian anggaran.
DPRD Jawa Barat juga mengingatkan agar pemerintah daerah mencermati kondisi ekonomi riil masyarakat. Meski pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tercatat 5,85 persen, Ono menilai capaian tersebut perlu dianalisis lebih lanjut karena sebagian dipengaruhi tingginya belanja pemerintah.
Menurut dia, sejumlah tantangan masih dihadapi masyarakat, mulai dari penurunan daya beli, meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), kenaikan harga barang, hingga tekanan terhadap sektor industri yang dapat berdampak pada konsumsi dan investasi.
Selain itu, DPRD mendorong optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Saat ini kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah masih berasal dari dan , sementara sejumlah BUMD lainnya dinilai perlu meningkatkan kinerja.
DPRD mendukung langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan restrukturisasi BUMD melalui pembentukan holding maupun merger perusahaan daerah guna meningkatkan efisiensi dan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Di sisi lain, DPRD juga mendorong optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah daerah sebagai sumber peningkatan pendapatan tanpa menambah beban masyarakat melalui pajak atau retribusi baru.
"Dengan sinergi yang kuat antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pengelolaan APBD diharapkan lebih efektif, akuntabel, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan daerah," kata Ono.
