4 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat target eliminasi Tuberkulosis (TBC) tahun 2030. Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Pertemuan Lintas Sektor Program Penanggulangan TBC Kota Bandung di kawasan Dago Bandung, Rabu (22/10/2025).
Menurut Iman, TBC bukan hanya masalah medis semata, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, hingga pembangunan daerah. Karena itu, kata dia, penanganannya harus melibatkan banyak pihak mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bagian Kesejahteraan Rakyat, hingga unsur kewilayahan.
“Penanganan TBC tidak bisa dilakukan secara instan. Kita harus memulainya dari langkah promotif dan edukatif kepada masyarakat. Ketika seseorang terjangkit TBC, ia bisa menularkan ke keluarga bahkan lingkungan sekitar,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun 2023, terdapat 63 warga positif TBC dari sekitar 200 orang suspek di Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar. Secara nasional, rata-rata dua orang meninggal akibat TBC setiap lima tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa penyakit tersebut masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat Indonesia.
Iman menekankan pentingnya edukasi sebagai garda terdepan penanganan TBC. Selain itu, perhatian terhadap aspek sosial dan ekonomi pasien juga harus diperkuat.
“Pengobatan TBC membutuhkan waktu enam bulan. Jika tidak tuntas, bisa menimbulkan resistensi obat dan harus diulang dari awal. Ini tentu berdampak besar bagi kondisi ekonomi dan sosial pasien. Maka sinergi antara Dinsos, Dinkes, dan pihak lain sangat penting,” kata Iman.
Dia menyebut perlunya sinergi multihelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan masyarakat.
“Kesehatan bukan hanya urusan pribadi, tapi tanggung jawab bersama. Kalau Kota Bandung ingin sehat, semua unsur harus bergerak. Mulai tahun depan, pengurus RW dan kader harus aktif melakukan screening dini untuk menekan penularan,” kata Iman.
Iman juga menyoroti perlunya koordinasi yang solid antarinstansi agar tidak terjadi ego sektoral. Ia mencontohkan, masih adanya tumpang tindih antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dalam penanganan kasus tertentu.
“Panglimanya harus wali kota langsung agar sinergi lintas sektor berjalan efektif,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan politik, DPRD Kota Bandung akan terus memperkuat kebijakan dan alokasi anggaran dalam upaya penanggulangan TBC baik dalam aspek promotif, preventif, maupun kuratif.
Rekomendasi DPRD mencakup penguatan koordinasi lintas OPD melalui Forum PTBC, integrasi program penanggulangan TBC dalam RKPD dan APBD, mendorong kemitraan publik–swasta di sektor kesehatan, serta peningkatan kapasitas SDM dan kader kesehatan.
“Kita perlu membangun basis data kesehatan yang kuat, digitalisasi pelacakan kasus, dan integrasi dengan smart city ecosystem untuk monitoring dan evaluasi,” tambahnya.
Iman menutup paparannya dengan optimistis. “Semoga tidak terjadi KLB di Kota Bandung. Namun yang terpenting, kita harus punya semangat bersama bahwa kesehatan adalah tanggung jawab kita semua. Dengan edukasi dan kolaborasi, saya yakin eliminasi TBC 2030 bisa tercapai,” kata dia.
