Ekonomi DIY Tumbuh 5,84%, Sri Sultan Luncurkan Sistem Data Abhipraya

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.(ANTARA/Luqman Hakim)

PEREKONOMIAN Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatatkan performa impresif pada triwulan I 2026 dengan pertumbuhan sebesar 5,84 persen secara tahunan (yoy). Capaian ini tercatat melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional maupun rata-rata pertumbuhan di Pulau Jawa.

Meski mencatatkan pertumbuhan positif, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan catatan kritis terkait upaya penanggulangan kemiskinan. Sultan menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan yang efektif melalui tata kelola data yang presisi.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Daerah (Rakordal) DIY Triwulan II Tahun 2026 di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (30/7), Pemda DIY resmi meluncurkan Sistem Manajemen Data Abhipraya. Sistem ini dirancang sebagai instrumen integrasi basis data kemiskinan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi intervensi pembangunan.

"Sesuai penegasan Bank Dunia bahwa ketimpangan menghambat pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, maka upaya pengurangan kemiskinan tidak cukup hanya melalui program bantuan," tegas Sri Sultan.

Sultan menambahkan bahwa penggunaan data terintegrasi sangat krusial untuk meminimalisasi kesalahan inklusi (salah sasaran penerima) dan eksklusi (warga miskin yang tidak terdata). Hal ini sejalan dengan implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

Waspadai Tekanan Global dan Inflasi

Selain fokus pada kemiskinan, Sri Sultan juga mengingatkan jajarannya untuk mewaspadai sejumlah risiko makro yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi daerah, di antaranya:

• Ketidakpastian geopolitik global dan pelemahan nilai tukar Rupiah.
• Kenaikan harga energi dan bahan baku industri.
• Potensi kekeringan akibat fenomena El Nino yang mengancam sektor pangan.

Sultan menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memperkuat strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif). Menurutnya, lonjakan harga pangan bertindak sebagai "pajak regresif" yang paling memukul masyarakat berpendapatan rendah.

"Tekanan global dan domestik berpotensi memicu inflasi dan membuat kelas menengah bawah rentan turun kelas. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat meningkatkan kemiskinan dan memperlebar jurang ketimpangan," pungkas Sultan. (AT/I-1)