7 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, LABUAN BAJO — Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Eximbank menyatakan telah lebih dulu menyusun strategi ekspor ke negara nontradisional sebelum Amerika Serikat (AS) menetapkan tarif baru sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah untuk mengurangi ketergantungan ekspor terhadap negara besar.
“Sebelum ada isu tarif Amerika itu, kami sudah mengeluarkan program yang namanya PKE Kawasan. PKE Kawasan itu sebenarnya intinya regional untuk membawa ekspor ke negara non-tradisional,” kata Plt Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U. Norhadi dalam acara Media Briefing di Labuan Bajo, Kamis (10/7/2025).
Langkah tersebut bukan reaksi spontan atas kebijakan Presiden AS Donald Trump, melainkan bagian dari strategi diversifikasi pasar yang telah dirancang sebelumnya. “Itu sebenarnya adalah opsi Indonesia dalam rangka mengurangi kebergantungan kita terhadap ekspor ke negara besar,” ujar Maqin.
Pemerintah AS resmi menetapkan tarif impor 32 persen untuk seluruh produk asal Indonesia per 1 Agustus 2025. Kebijakan itu diumumkan langsung oleh Presiden AS Donald Trump melalui surat bertanggal 7 Juli kepada Presiden RI Prabowo Subianto, yang juga diunggah ke media sosial. Tarif untuk Indonesia lebih tinggi dari Malaysia (24 persen) dan setara dengan Thailand (36 persen), dengan alasan Indonesia tidak memiliki basis manufaktur di AS.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Risiko Keuangan Negara (DJPPR) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa strategi perluasan pasar telah berjalan jauh sebelum tarif diumumkan. “Terkait tarif Trump, ekspor kita ke Amerika pasti terdampak, tetapi memang mitigasinya adalah shifting ke negara-negara tujuan ekspor nontradisional,” kata Direktur DJPPR, Tony Prianto.
Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) menjadi instrumen utama perluasan pasar. Program ini menyasar kawasan Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, hingga Eropa Timur. “Di sinilah peran PKE, bagaimana kita memperluas pasar ekspor tidak hanya ke negara konvensional, tetapi juga nonkonvensional,” ujar Tony.
PKE menggunakan skema National Interest Account (NIA) yang memungkinkan pembiayaan dan proteksi asuransi bagi eksportir. Skema ini menjangkau produk-produk potensial yang belum layak dibiayai bank karena risiko tinggi.
“Kalau ekspor ke negara konvensional, infrastruktur dan asuransinya sudah in place. Tapi kalau ke negara seperti Zimbabwe, eksportir masih agak deg-degan, apakah uangnya kembali. Di sini fungsi PKE,” jelas Tony.
Hingga Juni 2025, LPEI telah menyalurkan pembiayaan ekspor PKE senilai lebih dari Rp26 triliun. Devisa yang tercipta mencapai Rp66,3 triliun atau sekitar 4,18 juta dolar AS, dengan total ekspor menembus lebih dari 90 negara.
“Program Penugasan Khusus Ekspor merupakan wujud nyata kehadiran negara melalui Kementerian Keuangan yang disalurkan oleh Indonesia Eximbank untuk mendorong ekspor dan devisa Indonesia,” kata Maqin.
Ada lebih dari 29 komoditas yang didukung PKE, mulai dari pesawat, kereta api, alat kesehatan, vaksin, produk kimia, hingga makanan olahan. Selain sektor manufaktur, PKE juga menyasar sektor pariwisata.
Di Labuan Bajo, pemerintah membiayai proyek pengembangan kawasan wisata super prioritas, termasuk Hotel Meruorah, marina, dan area komersial. Total nilai pembiayaan mencapai Rp1 triliun melalui skema sindikasi, dengan porsi pemerintah sebesar Rp500 miliar.
“Kawasan Marina Labuan Bajo memiliki potensi dampak pembangunan yang sangat tinggi, terutama melalui kontribusinya dalam peningkatan devisa dari wisatawan mancanegara serta multiplier effect terhadap industri terkait,” ujar Maqin.
Hotel Meruorah sendiri saat ini telah menggunakan teknologi SWRO (seawater reverse osmosis) untuk pasokan air tawar. Kapasitasnya mencapai 200 ton per hari, jauh melebihi kebutuhan hotel yang hanya 75 ton. “Air laut dijadikan air tawar. Inilah bisnis yang sustain karena setiap hari, setiap insan butuh air tawar,” kata Direktur Utama PT Indonesia Ferry Properti, Ferry Snyders.
Kajian InterCAFE IPB mencatat bahwa kontribusi PKE Labuan Bajo terhadap PDB nasional mencapai Rp437,3 miliar. Program ini juga menyerap 6.536 tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan rumah tangga hingga Rp1,48 triliun. Di Kabupaten Manggarai Barat, jumlah penduduk bekerja naik jadi 17.332 orang dan angka kemiskinan turun ke 16,74 persen.
Pemerintah memastikan akan terus membuka pasar ekspor baru agar ekspor Indonesia tetap berkelanjutan di tengah dinamika global. “Kalau kita terus bergantung pada satu atau dua pasar besar, risiko akan semakin tinggi ketika terjadi gejolak. Dengan memperluas pasar, kita bisa menjaga keberlanjutan ekspor nasional,” ujar Tony.
