Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. Pramono Anung memastikan tak ada korban jiwa dan layanan publik tetap berjalan.(Antara)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan perkembangan terbaru terkait kebakaran yang melanda Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat. Peristiwa tersebut berlangsung pada Jumat (7/8) malam sekitar pukul 21.30 WIB. Kobaran api diketahui melanda area gedung mulai lantai 11 hingga lantai 16 dan berhasil dipadamkan secara menyeluruh pada Sabtu (8/8) sekitar pukul 02.00 WIB.
"Alhamdulillah, berkat penanganan yang cepat dan sigap dari Damkar Dinas Gulkarmat DKI Jakarta dengan 37 unit pemadam kebakaran dan 185 personel, sejauh ini dinyatakan tidak ada korban jiwa," ujar Pramono.
Gedung itu digunakan sejumlah perangkat daerah untuk menjalankan aktivitas pemerintahan. Beberapa di antaranya yakni Bapenda, BPSDM, Dinas Perhubungan, BPAD, dan Bank Jakarta. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 1.000 ASN yang bekerja di gedung tersebut.
Sementara itu, penyebab kebakaran hingga kini masih ditelusuri. Pemprov DKI Jakarta bersama Kepolisian terus melakukan koordinasi untuk mengungkap sumber api. Adapun Gedung Dinas Teknis Bapenda di Jalan Abdul Muis telah dilengkapi perlindungan asuransi.
Pramono memastikan sistem dan data perpajakan milik Pemprov DKI Jakarta tetap terlindungi. Hal tersebut karena seluruh data telah memiliki pencadangan secara digital sehingga kejadian kebakaran tidak mengganggu operasional layanan perpajakan.
Di sisi lain, fasilitas Traffic Management Control/ITCS milik Dinas Perhubungan yang berada di lantai 16 turut terdampak kebakaran. Kondisi tersebut membuat sistem pengaturan lampu lalu lintas yang sebelumnya berjalan otomatis harus dialihkan menjadi pengoperasian manual.
Untuk menjaga kelancaran arus kendaraan, Gubernur telah meminta Dinas Perhubungan menambah personel di sejumlah titik sehingga pengaturan lalu lintas dapat tetap dilakukan secara optimal.
Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan pola kerja sementara bagi ASN yang selama ini berkantor di Gedung Abdul Muis. Para pegawai diarahkan untuk bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) secara bergiliran, menjalankan tugas dari kantor suku dinas di wilayah kota, maupun menggunakan gedung lain yang merupakan aset Pemprov DKI Jakarta.
"Pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama kita. Masyarakat jangan khawatir, semua layanan akan tetap berjalan," pungkas Pramono. (Z-2)

















































