9 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melakukan pertemuan terbatas dengan Gubernur Papua Tengah, anggota DPRD provinsi dan kabupaten, Bupati Intan Jaya dan Bupati Puncak di Bali pada Jumat (6/6).
Pertemuan itu dilakukan setelah Kantor Kementerian HAM didemo pada Selasa (3/6) lalu.
Pigai bersama gubernur, bupati, dan DPRD dari wilayah Papua Tengah secara khusus membahas situasi menonjol di Intan Jaya dan Kabupaten Puncak akibat konflik bersenjata yang telah menyebabkan korban, baik meninggal dunia, luka-luka, hilang maupun gelombang pengungsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pigai mengatakan, kementeriannya merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
"Pertemuan ini kami gelar selain saya ingin mendapatkan informasi dari lapangan melalui gubernur, DPRD dan para bupati, juga untuk sama-sama memastikan upaya penanganan yang tepat sehingga situasi akibat konflik khususnya di dua wilayah yaitu Puncak dan Intan Jaya bisa diatasi dengan baik," ujar Pigai melalui keterangan persnya, Sabtu (7/6).
"Lebih dari itu, kami bersama pemerintah daerah sama-sama ingin mendorong langkah-langkah rekonsiliasi untuk perdamaian di tanah Papua," imbuhnya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, Pigai menuturkan saat ini terdapat 60 ribu warga masyarakat dari Intan Jaya dan Puncak yang mengungsi ke daerah perkotaan seperti Nabire dan Timika. Bahkan, ada dua distrik yaitu Sinak (Kabupaten Puncak) dan Hitadipa (Intan Jaya) yang seluruh masyarakatnya mengungsi.
"Jadi, dua distrik ini sudah kosong sama sekali. Tidak ada lagi masyarakatnya karena semua sudah mengungsi," kata dia.
Kementerian HAM, lanjut Pigai, dalam waktu dekat akan turun ke lapangan untuk memastikan penanganan pengungsi bisa dilakukan dengan baik, dan mendorong upaya-upaya rekonsiliasi guna mewujudkan perdamaian di tanah Papua.
"Kami tentu saja akan menjadi jembatan untuk kementerian-kementerian lain di pusat agar bersama pemerintah daerah turun ke lokasi-lokasi pengungsi dalam rangka pemenuhan kebutuhannya baik jangka pendek, menengah maupun panjang," ungkap Pigai.
Massa aksi yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Moni (IPMMO) se Jawa-Bali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). (CNN Indonesia/Adi Ibrahim)
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah turut menyampaikan rencana untuk memfasilitasi aparat agar bisa mendirikan pos-pos penjagaan sehingga tidak lagi menjadikan gereja atau rumah-rumah klasis sebagai pos militer.
"Gubernur dan para bupati juga menyampaikan soal rencana pembangunan pos tersebut yang akan mereka fasilitasi, termasuk nanti mencari tanahnya agar bisa dijadikan tempat mendirikan pos-pos penjagaan aparat baik TNI maupun Polri," ucap Pigai.
Selain menyoal konflik, Pigai juga mendengar langsung sejumlah persoalan lain seperti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga rencana pembangunan sekolah rakyat dan infrastruktur jalan trans Papua.
Hal lain yang juga dibicarakan adalah konflik sosial di Kabupaten Puncak Jaya akibat Pilkada. Menurut Pigai, diperlukan upaya rekonsiliasi dan restorative justice melalui denda adat serta kepastian pemerintah pusat untuk segera melantik Bupati/Wakil Bupati definitif.
Sedangkan terkait isu-isu pembangunan di Papua, Pigai menyatakan kementeriannya akan menindaklanjuti dengan melakukan komunikasi kepada kementerian teknis lain.
"Yang pasti kami bersama pemerintah daerah memiliki niat yang sama untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui jalan rekonsiliasi dan perdamaian. Itu yang paling penting," tegasnya dia.
Pigai menambahkan, Kementerian HAM saat ini tengah menyusun Kelompok Kerja (Pokja) Papua. Nantinya, seluruh persoalan terkait Papua akan digodok melalui Pokja tersebut.
"Tidak lama lagi Pokja Papua terbentuk dan langsung kerja. Sama halnya dengan isu lain ke depan yang menjadi atensi publik sehingga bisa lebih fokus tertangani," pungkas Pigai.
(ryn/asr)
