8 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gagasan pembentukan Badan AI Nasional yang diusulkan Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA) mendapat tanggapan positif dari tokoh teknologi Indonesia, Ilham Akbar Habibie. Menurutnya, kehadiran badan tersebut sangat penting, asalkan berada di bawah kendali pemerintah dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden.
"Jadi memang harus ada badan AI atau badan regulator digital pada umumnya. AI, teknologi-teknologi lain yang akan datang itu harus ada regulasi," ujar Ilham Habibie usai menjadi pembicara "Istiqlal Technology Talks" yang mengangkat tema "Akal Imitasi (AI) dan Penguatan Karakter Bangsa" di Masjid Istiqlal Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Namun, Ketua Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional (Wantiknas) ini menekankan, sebelum badan tersebut dibentuk hal yang lebih mendesak adalah kehadiran regulasi yang jelas. Saat ini, menurutnya, peraturan khusus terkait kecerdasan artifisial di Indonesia belum tersedia. "Peraturannya juga saat ini belum ada. Itu harus ada dulu sebelum badan dibentuk," ucap dia.
Ilham juga menyoroti pentingnya transparansi dalam algoritma kecerdasan artifisial. Menurutnya, masyarakat harus memahami bagaimana sistem AI menilai dan mengambil keputusan agar tidak terjadi bias atau diskriminasi yang tidak disadari.
"Algoritma itu kan ada kriteria-kriteria bagaimana dia menilai sesuatu. Itu harus kita tahu. Jangan sampai ada jebakan-jebakan yang kita sebagai manusia nggak tahu," katanya.
Terkait lembaga yang saat ini sudah ada seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (KomDigi), Ilham menilai fungsinya terlalu luas dan tidak fokus hanya pada AI. Ia menyarankan agar badan yang dibentuk bersifat multisektoral, dengan melibatkan berbagai unsur seperti pemerintah, industri, akademisi, organisasi profesi, hingga media.
"Pejabatnya tetap harus dari pemerintah, tapi masukan-masukannya harus lintas sektor. Seperti model triple helix—pemerintah, bisnis, dan akademia—atau bahkan quintuple helix yang juga melibatkan masyarakat dan media," jelas putra Almarhum BJ Habibie ini.
Mengenai apakah sudah ada negara lain yang memiliki badan AI khusus, Ilham menyebut hingga kini ia belum mengetahui ada negara yang secara eksklusif memiliki lembaga sejenis. Namun ia menilai arah ke sana sedang berkembang di berbagai belahan dunia.
Sebelumnya, Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA) yang dipimpin oleh Ketua Umum Prof Hammam Riza mengusulkan pembentukan Badan AI Nasional atau AI Safety Institute dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Stella Christie.
Usulan tersebut muncul sebagai upaya memperkuat tata kelola serta pengawasan etis terhadap pengembangan dan penerapan kecerdasan artifisial di Indonesia.
"KORIKA mengusulkan pembentukan Badan AI Nasional atau AI Safety Institute. Institusi ini diharapkan dapat menjadi pusat koordinasi untuk menjamin keamanan, etika, dan keberlanjutan dalam pengembangan AI di berbagai sektor," demikian dikutip dari laman resmi KORIKA.
