18 hours ago
6
Indonesia membagikan pengalaman kelola gambut di Forum GPI Peru.(Kemenhut)
Indonesia memaparkan pembelajaran dan pengalaman strategis dalam pengelolaan ekosistem gambut pada hari ketiga pertemuan tingkat teknis Global Peatlands Initiative (GPI) di Lima, Peru, Kamis (2/7). Fokus utama paparan tersebut mencakup pendekatan hidrologi, pemantauan karbon, pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK), serta sistem monitoring berbasis data.
Analis Kebijakan Ahli Utama Kemenhut Agus Justianto dalam presentasinya menegaskan bahwa perlindungan ekosistem gambut merupakan pilar krusial dalam pembangunan rendah karbon. Hal ini sejalan dengan target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia untuk menekan emisi global.
“Pengelolaan gambut tidak hanya berbicara tentang perlindungan lahan basah, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia menurunkan emisi, menjaga fungsi hidrologi, melindungi keanekaragaman hayati, dan memastikan pemanfaatan berkelanjutan,” ujar Agus.
Ia merinci bahwa kerangka kerja Indonesia mencakup perlindungan area yang masih baik, pencegahan kerusakan tutupan, restorasi hidrologi, hingga rehabilitasi ekosistem. Pengelolaan ini dilakukan secara terintegrasi pada skala Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) untuk menjaga keseimbangan air dan mengendalikan emisi secara optimal.
“Tujuan akhirnya adalah keseimbangan gas rumah kaca yang optimal. Pengelolaan harus memastikan muka air tanah terjaga, menghindari drainase berlebihan, mencegah penggunaan api, serta memilih komoditas yang sesuai karakteristik gambut,” tambahnya.
Indonesia juga memperkuat aspek riset dengan melibatkan 17 perguruan tinggi dan 10 lembaga riset. Kolaborasi ini menghasilkan inovasi pada sistem pemantauan, pengelolaan air, paludikultur, hingga perhitungan karbon yang diuji coba melalui demonstrasi lapangan sebagai pusat pembelajaran.
Pemetaan Hidrologis sebagai Fondasi Restorasi
Pada sesi yang sama, Bambang Supriyanto menjelaskan pentingnya sistem pemetaan hidrologis berbasis kedalaman kubah gambut. Data ini menjadi dasar penentuan lokasi prioritas restorasi. KHG dibagi ke dalam sub-area yang saling terhubung, mulai dari zona kubah (konservasi), zona penyangga, hingga zona budidaya.
“Pemetaan hidrologis menjadi fondasi penting karena restorasi gambut tidak bisa dilakukan secara seragam. Setiap lokasi memiliki karakteristik air, tingkat degradasi, dan riwayat kebakaran yang berbeda,” jelas Bambang.
Pendekatan berbasis data ini membantu pemerintah menentukan intervensi yang tepat, seperti:
- Rewetting: Pembasahan kembali lahan gambut yang kering.
- Revegetasi: Penanaman kembali vegetasi asli.
- Revitalisasi Ekonomi: Penguatan kapasitas masyarakat melalui ekonomi hijau.
Bambang menekankan bahwa keterlibatan masyarakat lokal adalah kunci keberlanjutan hasil restorasi. Selain itu, Indonesia telah mengimplementasikan sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) digital. Sistem ini mencakup pemantauan tinggi muka air secara real-time, fire danger rating system, serta perangkat pemantauan lapangan yang transparan.
Melalui forum internasional ini, Indonesia menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan gambut memerlukan sinergi antara kebijakan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan aksi nyata di tingkat tapak. Pengalaman ini diharapkan menjadi referensi bagi negara pemilik gambut tropis lainnya dalam memperkuat aksi iklim global. (E-3)
