4 hours ago
5
Petugas membagikan makan bergizi gratis (MBG) kepada sejumlah guru di SMP Negeri 1 Denpasar, Bali.(Antara)
GUBERNUR Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung berbagai program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Koster mengatakan dukungan tersebut tidak sebatas pernyataan, tetapi telah diwujudkan melalui penyediaan lahan untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah pusat di seluruh wilayah Bali.
Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah menyiapkan lahan seluas 7,1 hektare untuk pembangunan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pendukung Program Makan Bergizi Gratis. Lahan tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Bali dan telah diajukan kepada Kepala Badan Gizi Nasional sejak 20 Mei 2025.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga menyediakan lahan seluas lebih dari dua hektare untuk pembangunan fasilitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Untuk mendukung Program Sekolah Rakyat, pemerintah daerah menyiapkan lahan seluas 5,67 hektare di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. "Untuk Sekolah Rakyat, pembangunan sudah hampir selesai dan telah dilakukan persiapan untuk penerimaan siswa baru," kata Koster.
Menurut Koster, sejak awal dirinya telah menginstruksikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali bersama seluruh perangkat daerah terkait agar berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat sehingga dapat berjalan optimal di Bali.
Ia menegaskan pemerintah daerah memiliki kewajiban menjalankan kebijakan dan program strategis nasional sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Pemerintahan itu hanya satu, meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di mana Pemerintah Daerah dan kepala daerah memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan dan program strategis pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden RI, Prabowo Subianto," ujarnya.
Koster menjelaskan penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan berbagai informasi yang berkembang di media sosial terkait sikap Pemerintah Provinsi Bali terhadap program pemerintah pusat.
Menurutnya, muncul anggapan bahwa Bali tidak mendukung program prioritas Presiden Prabowo. Karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah justru telah mengambil berbagai langkah konkret untuk menyukseskan pelaksanaan program tersebut.
"Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan pemberitaan di media sosial agar masyarakat Bali memperoleh pemahaman yang benar mengenai komitmen Bali dalam mendukung program prioritas nasional," katanya.
Koster juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pengguna media sosial, untuk menyampaikan informasi yang akurat, objektif, dan bertanggung jawab serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. "Mari kita dukung dan sukseskan bersama program strategis nasional yang dilaksanakan oleh Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto," ujar Koster. (E-2)
