Israel Blokir Calon Haji Gaza, Umat Islam Tak Bisa ke Tanah Suci

15 hours ago 1

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Israel kembali memblokir total akses keberangkatan ibadah haji bagi umat Muslim di Jalur Gaza selama tiga tahun berturut-turut. Hal tersebut dilakukan Negeri Zionis setelah menutup rapat perbatasan, di saat jutaan umat Islam dari seluruh dunia mulai berkumpul di kota suci Makkah, Arab Saudi.

Mengutip laporan Al Jazeera pada Minggu, salah satu warga yang menjadi korban adalah Hanan al-Hams yang berusia 65 tahun. Dirinya termasuk di antara 3.000 warga Palestina dari Gaza yang dijadwalkan melakukan perjalanan untuk ziarah tahunan ke Makkah di 2024 lalu.

Namun, impian seumur hidupnya untuk menunaikan ibadah haji, yang merupakan salah satu dari lima rukun Islam tersebut, harus hancur akibat perang Israel di Gaza yang diluncurkan sejak 7 Oktober 2023.

"Saya kehilangan putra saya, rumah saya hancur, dan sekarang saya dicabut dari perjalanan yang telah saya tunggu-tunggu selama beberapa dekade," kata al-Hams saat diwawancarai di dalam tenda darurat yang didirikan di atas reruntuhan rumahnya di Gaza utara, dikutip Senin (25/5/2026).

Sistem masuk dan keluar dari wilayah Gaza sendiri sebenarnya telah ditentukan oleh pihak otoritas Israel bahkan sebelum perang dimulai. Pembukaan sebagian gerbang perbatasan pada bulan Februari di penyeberangan Rafah, yang menjadi satu-satunya jalur koneksi ke dunia luar, nyatanya hanya mengizinkan lewat bagi pasien-pasien yang membutuhkan perawatan medis mendesak di luar negeri.

Untuk segala keperluan perjalanan lainnya termasuk ibadah haji, studi, dan pekerjaan, keluar dari wilayah kantong tersebut menjadi sangat mustahil di tengah blokade darat, udara, dan laut oleh militer Israel, yang sudah berlangsung sejak tahun 2007 silam. Saat ini pun, sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza hingga kini masih terus mengungsi, bertahan hidup di dalam kamp-kamp tenda serta rumah-rumah yang hancur setelah pasukan militer Israel mengubah wilayah kantong tersebut menjadi puing-puing.

Sebenarnya kesepakatan gencatan senjata telah terjadi pada bulan Oktober 2025 untuk mengakhiri perang secara resmi. Namun Israel dilaporkan terus melanjutkan ofensif militernya dan tetap menduduki lebih dari 60% wilayah Gaza, melanggar pakta gencatan senjata tersebut.

"Perang telah berhenti, dan kami berharap bisa menunaikan ibadah haji, tetapi selama tiga tahun ini, saya belum bisa keluar," ujar Adnan Abu Foul dan istrinya, Um Ibrahim, yang menangis tersedu-sedu saat mereka menyaksikan para jemaah haji melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah hanya melalui layar ponsel kecil.

Berdasarkan data dari Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Gaza, terdapat lebih dari 10.000 warga yang telah dicegah untuk menunaikan ibadah haji selama tiga tahun terakhir, akibat penutupan sepihak penyeberangan Rafah yang berbatasan dengan Mesir oleh pihak Israel. Bahkan pihak kementerian mencatat sedikitnya ada 71 calon jemaah haji yang memenangkan undian resmi pada tahun-tahun sebelumnya, telah meninggal dunia dalam serangan perang Israel sebelum mereka sempat melaksanakan ibadah suci tersebut.

Dampak dari pencabutan hak jemaah haji Gaza ini juga meluas melampaui sekadar penutupan wilayah perbatasan, melainkan mengungkap adanya "pembongkaran sistematis terhadap sektor ekonomi pariwisata religi" di wilayah kantong tersebut. Sebuah studi yang diterbitkan pada bulan Mei 2026 oleh Palestinian Center for Political Studies (PCPS), menggambarkan kampanye militer Israel terhadap sektor Haji dan Umrah di Gaza sebagai "tindakan genosida ekonomi struktural" ke ekonomi yang berbasis perjalanan wisata umrah dan haji.

"Karena (khususnya) umrah adalah ibadah opsional ke Makkah yang bisa dilakukan umat Islam kapan saja sepanjang tahun," kata peneliti Khaled Abu Amer.

Studi tersebut mengungkapkan terjadinya keruntuhan total dari 78 perusahaan perjalanan resmi yang berlisensi di sektor pariwisata religi tersebut. Asosiasi Perusahaan Haji dan Umrah di Gaza mencatat bahwa sebagian besar kantor biro perjalanan telah rusak parah atau hancur total dalam konflik.

Kehancuran massal ini mengakibatkan kerugian modal yang sangat besar hingga melebihi US$ 4 juta (Rp71 miliar). Ada perkiraan dana beku senilai US$ 2-3 juta yang dipegang oleh agen eksternal seperti maskapai penerbangan dan hotel di Arab Saudi serta Mesir.

Padahal sebelum perang berkecamuk, sektor pariwisata ini mampu menyuntikkan dana sedikitnya US$ 12 juta per tahun ke dalam perekonomian lokal. Kehilangan pendapatan yang sangat besar ini berdampak langsung pada lebih dari 1.500 pekerja langsung maupun tidak langsung beserta mata pencaharian mereka.

Seorang pengelola haji lokal bernama Mohammed Abdul Bari berdiri di depan puing-puing perusahaannya yang hancur sembari mengenang bagaimana mereka biasanya mengerahkan hingga 20 armada bus dalam festival pelepasan jemaah yang masif, yang kini semuanya telah lenyap menjadi reruntuhan. Laporan dari PCPS menegaskan bahwa penargetan yang berulang-ulang terhadap sektor ini membuktikan bahwa penghancuran tersebut merupakan kebijakan yang disengaja oleh Israel, bukan sekadar dampak kerusakan kolateral yang tidak disengaja.

Melanggar Konvensi Jenewa

Secara hukum, pemusnahan sistematis ini merupakan bentuk hukuman kolektif yang dilarang keras di bawah Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat. Selain itu, tindakan menolak kemampuan warga untuk bepergian demi tujuan keagamaan lewat penyeberangan yang dikendalikan Israel merupakan pelanggaran ganda terhadap hak kebebasan beragama dan kebebasan bergerak yang dilindungi Pasal 18 dan 12 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, serta melanggar Pasal 53 Konvensi Jenewa Keempat yang melarang penghancuran properti sipil.

Akibat adanya blokade total tersebut, kuota haji tahunan sekitar 3.000 jemaah saat ini terpaksa dialihkan dan diisi oleh warga Palestina pemegang KTP Gaza yang sedang tinggal di Mesir atau negara lain. Ribuan slot tersebut juga dialihkan sementara kepada jemaah dari Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki, dengan perjanjian resmi untuk memberikan kompensasi jumlah kuota tersebut kepada Gaza di musim mendatang.

Namun untuk saat ini, ribuan warga lansia dan orang sakit di Gaza tetap terjebak di dalam wilayah konflik sembari memegang harapan mereka yang kian memudar. "Kami tidak dapat mengorganisasi musim haji karena kami tidak diberikan jaminan sama sekali bahwa pintu penyeberangan akan dibuka," kata Rami Abu Staitah selaku Direktur Jenderal Haji dan Umrah di Kementerian Wakaf.

(sef/sef)

Add