8 hours ago
8
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuka peluang relaksasi kuota produksi batu bara dan nikel.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang relaksasi terukur terhadap kuota produksi batu bara dan nikel menyusul kenaikan harga komoditas energi akibat konflik geopolitik global. Pemerintah menilai stabilitas harga menjadi faktor utama sebelum kebijakan relaksasi produksi diterapkan.
Bahlil mengatakan, pemerintah akan mempertimbangkan penyesuaian perencanaan produksi apabila harga komoditas tetap stabil di level tinggi. “Andaikan harganya stabil terus, bagus, kami akan membuat relaksasi terhadap perencanaan produksi, tetapi terukur,” kata Bahlil dalam keterangan yang dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (26/3/2026).
Kementerian ESDM sebelumnya menetapkan kuota produksi batu bara 2026 sekitar 600 juta ton, turun sekitar 190 juta ton dibandingkan realisasi produksi 2025 yang mencapai 790 juta ton. Untuk bijih nikel, batas produksi ditetapkan sekitar 250 juta hingga 260 juta ton dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025 sebesar 379 juta ton.
Pembatasan produksi dilakukan karena ketidakseimbangan pasokan dan permintaan batu bara serta nikel di pasar global sepanjang 2025. Kondisi tersebut sempat menekan harga batu bara hingga berada di kisaran 97,65 dolar AS per ton pada periode kedua Juli 2025.
Namun, konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memicu lonjakan harga energi dunia. Harga batu bara yang sebelumnya berada di bawah 120 dolar AS per ton melonjak melampaui 130 dolar AS per ton dalam waktu sekitar sepekan pada awal Maret 2026 akibat gangguan distribusi minyak mentah dan gas alam cair di pasar internasional.
Bahlil mengatakan, pemerintah akan menjaga keseimbangan pasar meski membuka peluang relaksasi produksi. “Kami doakan harga batu bara bagus, harga nikel bagus, kemudian kami akan melakukan relaksasi terukur. Relaksasi itu terbatas dan tetap menjaga kestabilan supply dan demand serta harga,” ujar Bahlil.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan optimalisasi penerimaan negara dari komoditas batu bara guna menangkap keuntungan mendadak atau windfall profit di tengah kenaikan harga energi global. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat postur APBN yang menghadapi tekanan akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah berencana merevisi RKAB batu bara 2026 untuk menyesuaikan target produksi sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan.
sumber : Antara
