2 weeks ago
4
Tentara Israel di Tepi Barat, Palestina.(Al Jazeera)
MENJELANG pemilihan umum Israel yang dijadwalkan pada 27 Oktober mendatang, para pemilih akan menghadapi sejumlah isu krusial yang akan menentukan arah masa depan negara tersebut. Fokus utama kampanye kali ini berkisar pada akuntabilitas atas kegagalan mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, strategi keamanan jangka panjang, perdebatan identitas agama terkait wajib militer, serta tekanan ekonomi yang kian meningkat.
Akuntabilitas Atas Tragedi 7 Oktober
Banyak warga Israel menuntut pembentukan komisi penyelidikan negara yang independen untuk mengusut kegagalan intelijen dan militer yang memungkinkan serangan Hamas terjadi. Serangan paling mematikan dalam sejarah Israel tersebut menewaskan lebih dari 1.200 orang dan meninggalkan trauma nasional yang mendalam.
Partai-partai oposisi menjadikan pembentukan komisi ini sebagai prioritas utama mereka. Sebaliknya, pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak usulan tersebut dan lebih memilih komisi bipartisan yang anggotanya ditunjuk oleh politisi.
Pemimpin oposisi Yair Lapid mengkritik langkah pemerintah sebagai upaya untuk mencuci tangan dari tanggung jawab atas bencana terbesar bagi bangsa Yahudi sejak Holocaust. Netanyahu juga menghadapi pengawasan ketat terkait kebijakan masa lalunya yang mengizinkan Qatar mengirimkan ratusan juta dolar ke Gaza, yang menurut para kritikus justru membantu memperkuat kekuasaan Hamas sebelum serangan terjadi.
Perubahan Doktrin Keamanan
Selama puluhan tahun, doktrin keamanan Israel bertumpu pada intelijen kuat, pencegahan, dan perang singkat. Namun, pasca-7 Oktober, strategi ini berubah total menjadi kampanye militer jangka panjang di berbagai front, termasuk Jalur Gaza, Libanon selatan, Suriah, hingga serangan langsung ke Iran dan kelompok Houthi di Yaman.
Doktrin baru ini memicu perdebatan mengenai kemampuan Israel untuk mempertahankan pengerahan militer di banyak front secara bersamaan. Puluhan ribu tentara cadangan dimobilisasi berulang kali sejak 2023 dengan biaya pribadi dan ekonomi yang signifikan. Ofer Shelah, peneliti di Institute for National Security Studies (INSS), mencatat dalam suatu podcast bahwa Israel berubah dari masyarakat yang mengandalkan pencegahan menjadi masyarakat yang hidup 'permanen dengan pedang'.
Secara internasional, reputasi Israel juga tertekan. Data kementerian kesehatan di Gaza menyebutkan korban tewas telah melampaui 73.000 jiwa, sementara ribuan lain tewas di Libanon. Bahkan sekutu terdekat seperti Amerika Serikat mulai melontarkan kritik tajam, termasuk teguran keras dari Donald Trump terkait perilaku militer Israel dalam konflik dengan Iran.
Agama, Identitas, dan Wajib Militer
Kekurangan personel militer memperuncing perdebatan mengenai pengecualian wajib militer bagi kaum Yahudi ultra-Ortodoks. Partai-partai ultra-Ortodoks, yang didukung oleh partai Likud milik Netanyahu, bersikeras mempertahankan pengecualian ini agar siswa agama dapat terus belajar Taurat.
Di sisi lain, mayoritas oposisi menuntut penghapusan pengecualian tersebut dan menolak bergabung dengan pemerintahan yang menyertakan partai ultra-Ortodoks. Perpecahan ini meluas ke isu identitas nasional, yaitu koalisi pemerintah baru-baru ini memperkenalkan langkah-langkah yang mempromosikan pemisahan gender di ruang publik, kebijakan yang dianggap kritikus sebagai upaya memperkuat pengaruh agama atas kehidupan publik.
Lonjakan Biaya Hidup
Meski isu keamanan mendominasi, masalah ekonomi tetap menjadi perhatian utama pemilih. Walaupun PDB Israel tumbuh pesat sejak tahun 2000, warga Israel tetap menghadapi salah satu biaya hidup tertinggi di dunia dengan upah median yang masih di bawah rata-rata OECD.
Masalah struktural seperti kekurangan perumahan dan hambatan perdagangan diperparah oleh beban perang. Sejak 2023, anggaran pertahanan Israel membengkak dua kali lipat, memberikan tekanan besar pada keuangan publik. Para pemilih kini harus menimbang keseimbangan antara belanja keamanan yang masif dengan kebutuhan domestik yang mendesak. (AFP/I-2)
