3 hours ago
7
ilustrasi pertumbuhan ekonomi 6 persen.(MI)
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut positif arah kebijakan ekonomi dan pembangunan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di hadapan DPR RI, Jumat (14/8).
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menilai agenda pemerintah tersebut menunjukkan komitmen menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mempercepat transformasi struktural untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027.
Menurut Anindya, dunia usaha siap mendukung agenda tersebut melalui semangat Indonesia Incorporated yang memperkuat kolaborasi pemerintah, dunia usaha, BUMN, Danantara, pemerintah daerah, UMKM, perguruan tinggi, pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kadin Indonesia siap bergotong royong bersama pemerintah. Semangat kita adalah Indonesia Incorporated. Pemerintah dan dunia usaha bukan berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi mitra strategis untuk mencapai tujuan yang sama: investasi semakin mudah, dunia usaha berkembang dan semakin banyak pekerjaan berkualitas tercipta,” kata Anindya.
Kadin menilai salah satu modal penting untuk mencapai target pertumbuhan tersebut ialah terjaganya fundamental ekonomi Indonesia. Presiden menyampaikan S&P Global Ratings pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil, sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade.
Kepercayaan tersebut, kata Anindya, perlu diterjemahkan menjadi investasi riil. Stabilitas makroekonomi harus diikuti kepastian hukum, konsistensi regulasi, kemudahan perizinan, biaya logistik yang kompetitif, dan pelayanan investasi yang semakin baik.
“Bagi dunia usaha, trust adalah modal. Ketika lembaga pemeringkat internasional dari Barat maupun Timur memberikan penilaian positif terhadap Indonesia, ini memperkuat pesan bahwa Indonesia memiliki fundamental yang baik dan prospek jangka panjang yang menjanjikan,” ujarnya.
Kadin juga menyoroti Rancangan APBN 2027 dengan belanja negara Rp4.097,2 triliun, meningkat dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran direncanakan Rp671,2 triliun dengan defisit 2,40% terhadap PDB.
Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, yield SBN 10 tahun 6,9%, harga minyak mentah Indonesia US$75 per barel, lifting minyak 610 ribu barel per hari, serta lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari.
Anindya menilai besarnya belanja negara harus mampu menciptakan efek pengganda terhadap perekonomian dan menarik investasi swasta. “Belanja negara di atas Rp4.000 triliun merupakan kekuatan ekonomi yang sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana setiap rupiah APBN mampu menciptakan multiplier effect dan menarik investasi swasta berkali-kali lipat,” katanya.
Kadin mendorong proyek-proyek pemerintah yang memiliki kelayakan ekonomi dikembangkan melalui skema kemitraan pemerintah dan swasta. Dengan demikian, ruang fiskal dapat lebih diarahkan pada pelayanan dasar, perlindungan sosial, serta sektor yang belum dapat dibiayai secara komersial.
Dunia usaha juga mendukung delapan program prioritas nasional yang menjadi fokus RAPBN 2027, yakni kemandirian pangan; energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
“ Kadin mendukung penuh delapan prioritas pemerintah karena seluruhnya bermuara pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Yang perlu kita bangun adalah efek pengganda sehingga satu program pemerintah menggerakkan sebanyak mungkin kegiatan ekonomi,” ujar Anindya.
Kadin turut menyambut rencana pembangunan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa yang diproyeksikan berlangsung 15-20 tahun dan terbagi dalam 15 segmen dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.
Anindya menilai proyek tersebut bukan sekadar pembangunan tanggul laut, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan kawasan ekonomi dan industri, penyediaan air bersih, konektivitas, serta perlindungan jutaan masyarakat yang tinggal di kawasan Pantura.
“Kadin mendukung keberanian pemerintah memulai Giant Sea Wall. Ini adalah proyek lintas generasi. Yang dilindungi bukan hanya daratan, tetapi juga jutaan penduduk, pusat industri, jaringan logistik dan aset ekonomi nasional,” katanya.
Kadin juga mendukung rencana pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) yang akan dimulai di Jakarta dan dikembangkan ke Bali. Pusat keuangan tersebut diharapkan menjadi wadah bagi aktivitas perbankan, asuransi, pasar modal, fintech, bursa karbon, bullion, keuangan syariah, family office, hingga manajemen investasi.
“Selama ini terdapat transaksi dengan underlying assets Indonesia, tetapi pembiayaan atau penyelesaian transaksinya dilakukan di luar negeri. PFII memberikan kesempatan untuk membawa lebih banyak aktivitas bernilai tambah itu ke Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, Kadin mendukung pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang ditargetkan beroperasi mulai 1 Januari 2027. Bursa tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas strategis di pasar global.
“Kalau Indonesia mempunyai pangsa produksi yang besar, Indonesia juga harus mempunyai price discovery mechanism yang kredibel. Kita tidak cukup menjadi produsen. Indonesia harus naik kelas dalam rantai nilai perdagangan dunia,” tegas Anindya.
Kadin juga mengapresiasi rencana pemerintah merenovasi 10 ribu puskesmas di 7.280 kecamatan dan memperbaiki 514 laboratorium kesehatan masyarakat. Pemerintah menargetkan seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan selesai direnovasi paling lambat 2029.
Menurut Anindya, investasi pada pendidikan dan kesehatan akan menentukan kualitas sumber daya manusia sekaligus produktivitas ekonomi dalam jangka panjang. “Infrastruktur terpenting suatu negara bukan hanya jalan, pelabuhan dan bandara. Manusia adalah infrastruktur utama pembangunan. Sekolah yang baik dan pelayanan kesehatan yang baik akan menentukan produktivitas Indonesia dalam puluhan tahun mendatang,” katanya.
Di sisi lain, Kadin mendukung rencana pemerintah melibatkan swasta dalam pemanfaatan aset negara dan BUMN yang belum optimal. Skema kerja sama tersebut dinilai dapat meningkatkan produktivitas aset tanpa menghilangkan kepemilikan strategis negara.
“Aset negara jangan dibiarkan tidur ketika masyarakat membutuhkan pekerjaan dan Indonesia membutuhkan investasi. Kalau sektor swasta dapat meningkatkan produktivitas aset tanpa negara kehilangan kepemilikan strategisnya, ini dapat menciptakan win-win solution,” ujar Anindya.
Kadin juga menyambut usulan kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi diaspora dengan talenta istimewa yang dinilai dapat memberikan kontribusi strategis bagi Indonesia.
“Kompetisi antarnegara hari ini bukan hanya kompetisi mendapatkan modal, tetapi juga kompetisi mendapatkan the best brains and the best talents. Indonesia mempunyai diaspora luar biasa dan kita harus membuat mereka tetap menjadi bagian dari pembangunan Indonesia,” katanya.
Dalam transformasi ekonomi, Kadin menilai Danantara Indonesia dan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) memiliki peran strategis sebagai katalis investasi dan industrialisasi.
Danantara diharapkan dapat mendorong proyek-proyek dengan multiplier effect tinggi, antara lain hilirisasi, energi, infrastruktur, manufaktur maju, ketahanan pangan, dan teknologi. Sementara DSI diharapkan memperkuat tata kelola sumber daya dan transaksi ekspor, termasuk mengurangi praktik under-invoicing dan transfer pricing yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.
“Kadin mendukung Danantara menjadi katalis, bukan bekerja sendirian. Kalau satu rupiah modal Danantara dapat menarik beberapa rupiah investasi swasta domestik maupun asing, daya ungkitnya terhadap perekonomian akan sangat besar,” kata Anindya.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan penyederhanaan birokrasi dalam pelaksanaan agenda tersebut. “Prinsipnya adalah more transparency, less bureaucracy. Kekayaan Indonesia harus menjadi modal Indonesia. Modal menjadi investasi, investasi membangun industri, industri menciptakan pekerjaan, dan pekerjaan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itulah semangat Indonesia Incorporated yang ingin kita wujudkan bersama,” pungkasnya.
Kadin berpandangan, keberhasilan target pertumbuhan ekonomi 6% tidak semata-mata diukur dari besaran pertumbuhan, tetapi dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Investasi yang masuk harus menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, menurunkan kemiskinan, dan mempersempit kesenjangan sosial. (Fal/P-3)
