3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pariwisata bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia (BI) memperkuat kapasitas pengelola desa wisata untuk meningkatkan daya saing pariwisata ramah Muslim di Indonesia.
Penguatan tersebut dilakukan melalui Bootcamp Peningkatan Kapasitas Desa Wisata Unggulan Ramah Muslim yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, pada 5-7 Agustus 2026. Kegiatan ini diikuti 25 perwakilan desa wisata unggulan dari lima provinsi.
Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Masruroh mengatakan desa wisata memiliki posisi strategis dalam pengembangan pariwisata berkualitas. Desa wisata menjadi ruang bagi wisatawan untuk berinteraksi langsung dengan budaya, alam, tradisi, dan kehidupan masyarakat lokal.
"Penguatan kapasitas pengelola desa wisata merupakan investasi penting untuk mewujudkan destinasi yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat," kata Masruroh dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Menurut dia, pertumbuhan pasar wisatawan Muslim menjadi peluang strategis yang perlu diperkuat melalui pengembangan pariwisata ramah Muslim (PRM).
Program tersebut merupakan bagian dari Program Penguatan Pariwisata Ramah Muslim 2026 yang dirancang untuk mempercepat peningkatan kapasitas pengelola desa wisata dalam mengembangkan produk, layanan, dan tata kelola destinasi.
Sebanyak 25 desa wisata peserta berasal dari Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Kelima provinsi tersebut merupakan wilayah dengan capaian terbaik dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025.
Dari 63 desa wisata potensial, sebanyak 25 desa dipilih melalui proses kurasi yang dilakukan tim kurator yang ditetapkan BI.
Selama tiga hari, peserta mendapatkan pelatihan dan pendampingan terkait penguatan kelembagaan dan tata kelola desa wisata, pengembangan produk dan pengalaman wisata berbasis potensi lokal, pemasaran digital, penyusunan indikator kinerja, serta penerapan prinsip pariwisata ramah Muslim.
Peserta juga diarahkan untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan di masing-masing desa, menyusun paket wisata berbasis potensi lokal, serta merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan berbasis data.
Produk dan paket wisata yang dinilai potensial juga didorong untuk masuk ke platform online travel agent (OTA) atau biro perjalanan daring.
Selain pengembangan produk, peserta mendapatkan pembekalan mengenai pedoman layanan dasar dan petunjuk teknis destinasi wisata ramah Muslim. Pedoman tersebut mencakup sejumlah aspek, antara lain ketersediaan makanan dan minuman halal, sarana ibadah yang bersih dan mudah diakses, serta fasilitas sanitasi yang layak.
Aspek tersebut diterapkan pada unsur atraksi, amenitas, dan aksesibilitas (3A) sebagai bagian dari pengembangan kualitas destinasi.
Masruroh mengatakan pariwisata ramah Muslim tidak ditujukan untuk mengubah karakter atau identitas destinasi. Sebaliknya, pendekatan tersebut diarahkan untuk menyediakan layanan tambahan yang memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim dengan tetap mempertahankan budaya dan kearifan lokal.
"Nilai-nilai tersebut selaras dengan karakter pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi keramahan, kebersihan, kenyamanan, serta penghormatan terhadap keberagaman," ujarnya.
sumber : ANTARA
